Koalisi Arab Saudi, Qatar, AS dan Israel Gulingkan Bashar Assad

Arab Saudi dan Qatar yang getol memusuhi pemerintahan Bashar Assad di Suriah dengan mendukung penuh kelompok bersenjata sejatinya menjadi pelaksana kebijakan Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel untuk mengobrak-abrik stabilitas kawasan Timur Tengah. Seiring dengan merebaknya gelombang kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berujung pada lengsernya sejumlah diktator Arab seperti Hosni Mubarak di Mesir, Zein el Abidine ben Ali di Tunisia dan Muammar Gaddafi di Libya, Amerika dan negara Barat berusaha menggulingkan pemerintahan Bashar Assad demi menyelamatkan Israel dari keterkucilan dan mencegah bertambah kuatnya poros muqawama di kawasan.

Untuk merealisasikan ambisinya ini, AS memanfaatkan Arab Saudi dan Qatar, tentunya dengan imbalan seperti sikap bungkam Washington terhadap kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di kedua negara ini. Gedung Putih meminta Riyadh dan Doha mendukung kubu anti Assad serta mengobarkan krisis di Suriah. Arab Saudi dan Qatar dalam hal ini berusaha mengulang kesuksesan mereka di Yaman. Seperti diketahui P-GCC yang dimotori Arab Saudi mengusulkan penggantian Ali Abdullah Saleh, presiden Yaman dengan wakilnya, Abd Rabbu Mansour Hadi dan kini strategi ini akan diterapkan juga di Suriah. Selanjutnya mereka akan menentukan pemerintahan sesuai dengan selera dan kepentingan mereka.

Kini setelah upaya mereka gagal di Suriah, Arab Saudi dan Qatar berusaha menjadikan kasus Damaskus sebagai kasus internasional dan terus menekan Bashar Assad. Kedua negara ini dengan dalih melindungi warga sipil Suriah menuding Damaskus melakukan pelanggaran HAM. Tak cukup sampai di sini, Riyadh dan Doha membawa klaimnya tersebut ke Majelis Umum PBB. Sementara itu, upaya keras kedua negara Arab ini membawa tudingan mereka soal pelanggaran HAM Suriah ke Majelis Umum PBB tidak dibarengi dengan kondisi memuaskan di Arab Saudi dan Qatar sendiri. Kondisi HAM di Riyadh dan Doha sendiri saat ini cukup memprihatinkan.

Arab Saudi saat ini tercatat sebagai rezim yang paling tidak demokratis dan kejam di dunia. Wanita di negara ini tidak mendapat hak-hak sebagaimana mestinya. Mereka dilarang mengendarai kendaraan dan tidak diperkenankan berpartisipasi di pentas politik, termasuk tidak memiliki hak suara. Qatar sendiri tak berbeda jauh dengan Arab Saudi, pemerintahan Doha juga berbentuk kerajaan dan tidak terlihat demokrasi di negara ini.

Navi Pillay, Komisaris Tingggi Dewan HAM PBB menuding Suriah melanggar Hak Asasi Manusia di saat rezim al-Saud di Arab Saudi memenjarakan lebih dari 30 ribu warganya yang tak berdosa dan tanpa dakwaan yang jelas. Selain itu, Riyadh juga gencar menumpas aksi demo damai rakyatnya. Navi Pillay menyebut upaya pemerintah Damaskus melindungi warganya dari serangan kelompok bersenjata yang didukung Arab Saudi, Qatar, Israel, AS dan Turki sebagai pelanggaran HAM. Di sisi lain, Pillay tidak melihat aksi pengiriman tentara Arab Saudi ke Bahrain dan pembantaian warga Manama sebagai pelanggaran HAM.

Sementara itu, pemerintahan Bashar Assad berbeda dengan Arab Saudi dan Bahrain. Assad mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Hal ini terlihat dari aksi demo warga mendukung pemimpin mereka yang digelar hampir tiap hari. Poin penting di sini adalah baik Arab Saudi, Qatar, AS dan Israel sama-sama memiliki satu tujuan yaitu melemahkan poros muqawama serta mencegah keterkucilan Tel Aviv dengan menggulingkan pemerintahan Bashar Assad.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s