REPUBLIK ISLAM IRAN NEGARA SYIAH MODERN.. IRAN DALAM LINTASAN SEJARAH

IRAN DALAM LINTASAN SEJARAH[1]

Iran dahulu dikenal dengan sebutan Persia, merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia, bahkan dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang menjadi tempat lahir dan pembentuk kebudayaan manusia. Wilayahnya yang terdiri atas gunung-gunung, lembah dan padang pasir tandus itu, telah dihuni oleh masyarakat manusia lebih dari 100 ribu tahun silam. Namun, sejarah Persia umumnya dimulai dari migrasinya suku bangsa Media[2] dan Persia dari kawasan Asia Tengah, yang datang dan menetap di Persia (Iran) pada abad ke-16 SM.

Terjadi saling perebutan kekuasaan, dan suku Media lebih awal berkuasa (728-550 SM), sampai kemudian bangsa Persia berkuasa di bawah kepemimpinan Raja Cyrus Agung.[3] Pada saat itu, Persia menjadi sebuah wilayah kerajaan besar meliputi Babilonia, Palestina, Suriah, seluruh Asia Kecil dan Mesir. Kejayaan itu berlangsung lebih dari dua abad lamanya, hingga tahun 330 SM, bersamaan dengan munculnya kekuasaan Romawi. Pada saat itu, Persia ditaklukkan Alexander the Great (Alexander Agung).

Wilayah ini akhirnya menjadi rebutan kekuasaan yang silih berganti, dari Dinasti Arcasida dan Kekaisaran Parthia (248 SM-224 M),[4] dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Sassanid (226-651M),[5] hingga masuk masa Islam, yaitu pada masa Khulafa al-Rasyidin di Arab, Islam masuk ke Persia. Sejak tahun 640 M hingga sekarang, seluruh wilayah Persia telah dikuasai Pemerintahan Islam.[6] Hanya saja, terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti-dinasti Islam sejak masa Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Safawi, Dinasti Qajar, Dinasti Pahlavi, hingga Republik Islam Iran. Menurut kronologisnya, Iran mulai mendapat campur tangan Eropa pada 1779, saat Dinasti Qajar berkuasa.

Memasuki Abad ke-20, tepatnya tahun 1921, pasca Perang Dunia pertama, terjadi kudeta yang dilakukan oleh Reza Khan untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan Qajar. Pada tahun 1925 Reza Khan menjadi penguasa dan mengganti namanya menjadi Reza Pahlevi. Kerjasamanya dengan Nazi, menyebabkan sekutu yang selama ini mendukungnya, memaksanya turun tahta. Ia digantikan oleh putranya Mohammad Reza Shah Pahlevi. Pada 1935 Persia berganti nama menjadi Iran,[7] dan Muhammad Reza Pahlevi, menyatakan bahwa kedua nama tersebut (yaitu Persia dan Iran) boleh digunakan. Pemerintahan Syah Iran ini bertahan hingga 1979, saat Ayatullah Khumaini meruntuhkan kekuasaanya melalui perlawanan panjang dalam sebuah revolusi yang meonumental. Sejak itu Iran menjadi Negara modern non-monarki dengan nama Republik Islam Iran.

TRANSFORMASI SYIAH KE WILAYAH IRAN

Iran wilayah yang memiliki luas hampir 1,65 km², memiliki kedudukan unik sebagai satu-satunya negeri Islam yang menjadikan syiah sebagai mazhab resmi dan mayoritas penduduknya bermazhab syiah, lebih tepat lagi mazhab syiah Itsna ‘asyariyah. Memang, terdapat kelompok besar syiah itsna ‘asyariyah yang penting di Irak dan kelompok-kelompok kecil di Libanon, Bahrain serta daerah-daerah lainya. Namun secara keseluruhan, komunitas syiah itsna ‘asyariyah hanya 8 persen[8] dari komunitas umat Islam dunia, dibandingkan pengikut mazhab sunni yang berjumlah 90 persen.[9] Syiah itsna ‘asyariyah mempunyai banyak nama sebutan yang lain seperti syiah Imamiyah, mazhab ja’fari, atau mazhab ahlul bait.

Transformasi syiah ke Iran (Persia) mencerminkan proses historis yang panjang dengan beberapa faktor pembentuknya, diantaranya :

  1. Tiadanya fanatisme kebangsaan, kepentingan-kepentingan kelompok, dan motif-motif kesukuan pada masyarakat Iran. Sebab, mereka tidak bernisbat pada salah satu kabilah diantara kabilah-kabilah Quraisy atau kabilah-kabilah lain yang ada di Semenanjung Arab. Kefanatikan dan kepentingan kelompok tidak menghalangi mereka dari jalan dan mazhab ahlul bait.
  2. Tradisi keilmuan yang telah berkembang di Iran memberi mereka semangat untuk mengkaji Islam yang mengklaim memerintahkan pada ilmu pengetahuan dan membuang taklid buta. Oleh karena itu, para penganut Majusi di tengah mereka menjadi bimbang dan ragu-ragu setelah mempelajari Islam. Mereka berdialog dengan kaum muslimin dan mendalami ajaran Islam, kemudian masuk Islam tanpa dipaksa.
  3. Kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesankan bagi masyarakat Iran. Misalnya, sewaktu para tawanan dari Iran di bawa ke Madinah, Imam Ali membela dan memberikan hak-hak mereka yang saat itu sebagian telah diabaikan. Terutama terhadap putri Kisra, Syah Zanan dan Syahr Banu yang mana, Imam Ali menyuruh dua orang putri Kisra untuk memilih pemuda Islam untuk menikahinya. Syah Zanan memilih Muhammad bin Abu Bakar, sedangkan Syahr Banu memilih Imam Husain. Dari keturunan keduanya kelak lahir para Imam-Imam Syiah. Ini merupakan salah satu sebab penting ketertarikan penduduk Iran pada pribadi Imam Ali.
  4. Hubungan penduduk Iran dengan Salman al-Farisi yang memiliki keagungan dan kemuliaan serta menjadi pengikut setia Imam Ali.[10]

Namun demikian tahap terpenting perkembangan Syiah di Iran terjadi pada masa berkuasanya Dinasti Buwaihi dan Dinasti Safawid pada abad ke-16. Yang mana pada saat itu terbentuk suatu jaringan ulama utuh, menyeluruh dan terbuka secara progresif.

Sejak abd ke-15 M, pengikut Syiah bertaburan di seluruh pelosok negeri Islam dalam kelompok-kelompok kecil, termasuk orang Arab maupun Iran. Suatu perubahan besar terjadi pada 1501 ketika seorang pemimpin – belakangan dikenal sebagai Syah Ismail – menaklukkan sebagian besar daerah Iran, dan mendirikan Dinasti Safawid dengan menjadikan mazhab Imamiyah sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasannya. Secara bertahap penaklukan ini mengarah kepada suatu pemusatan kaum syiah di Iran, di samping sekelompok besar masyarakat Irak di mana terdapat tempat-tempat suci Imamiyah yang penting, dan beberapa kelompok kecil di daerah lainnya.

Setelah menaklukkan Iran awal abad ke-16, Syah Ismail mengundang para ulama syiah dari berbagai daerah lainnya ke Iran.[11] Menurut Olivier Roy, hal ini ia lakukan untuk membersihkan diri dari asal-usul mereka yang murni kesukuan dan sektarian agar bisa membangun negara yang stabil. Mereka memilih syiah itsna ‘asyariyah sebagai mazhab resmi negara,[12] dan para Syah Iran mengklaim memerintah pada saat gaibnya Imam kedua belas.[13]

Kendatipun pada awalnya, ulama-ulama ini sangat tergantung kepada Syah Ismail, namun secara bertahap mereka memapankan diri dan diterima secara umum.[14] Hanya mereka yang mengepalai pengadilan-pengadilan agama, meskipun terdapat pengadilan-pengadilan adat lainnya yang tidak dicampuri para ulama. Terdapat suatu lembaga keagamaan yang belum sempurna, karena ulama di masa itu memiliki seorang wakil di pengadilan yang dikenal dengan shadr, dan orang inilah yang memilih kepala penasehat hakim dengan gelar Syeikh Islam.

Iran juga menjadi pusat kesarjanaan syiah, dan terjadi perkembangan-perkembangan dalam lapangan hukum serta teologi. Dinasti Safawid terus memerintah Iran hingga 1722, dan pada waktu itu syiah telah sangat mapan. Bagian selanjutnya abad ke-18 merupakan suatu periode yang tidak menentu dengan ditaklukkannya Iran oleh panglima perang Afghan dan penguasa sunni, Nadir Syah (1736-1747). Akan tetapi syiah tetap merupakan mazhab yang berpengaruh di Iran. Dinasti Qajar, yang mulai berkuasa menjelang penghujung abad tersebut hingga 1924, membutuhkan dukungan ulama-ulama Imamiyah dan sebagai imbalannya, balik mendukung mereka.[15]

Kemudian terjadi perkembangan, yang mana, mulai diterima secara luas pandangan yang dikemukakan para ulama bahwa hanya mereka – berdasarkan pengetahuan mengenai Al-quran, hadis dan ajaran para imam – yang dapat menafsirkan agama kepada orang-orang sezaman dengan mereka. Akibatnya adalah kekuasaan militer tidak memberikan kepada pemegangnya hak untuk memerintah. Kekuasaan hanya sah jika penguasanya bertindak selaras dengan ajaran-ajaran keagamaan. Seluruh kekuasaan lainnya adalah tidak sah. Kepercayaan kepada Imam Mahdi dipandang secara tidak langsung bermakna bahwa lembaga keagamaan berada di atas penguasa yang sebenarnya. Implikasi semacam ini, hingga taraf tertentu diakui Dinasti Qajar karena mereka membutuhkan dukungan lembaga keagamaan. Namun hal ini tidaklah berarti para penguasa selalu mengerjakan yang dikehendaki ulama.

Selama abad ke-19 dinasti Qajar mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperbarui negerinya secara kecil-kecilan, dan kebijakan ini ditentang para ulama karena mencemaskan bahwa pembaruan tersebut akan mengarah kepada penggembosan kekuasaan mereka. Namun sejauh kaum fakir miskin dan pedagang pasar dapat dipengaruhi, maka ulama mampu memperoleh reputasi sebagai pembela masyarakat awam menentang penguasa-penguasa yang menindas.[16]

Menguatnya posisi ulama semakin mengukuhkan mereka memiliki bargaining penting dalam suatu Negara. Setidaknya, kehadiran mereka akan menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah (balance of power). Hal itu dibuktikan mereka, dimana pada akhir abad 19, terjadi revolusi tembakau dengan fatwa bersejarahnya Ayatullah Syirazi dan memasuki abad ke-20 dengan terjadinya revolusi konstitusional pada 1905.

 

GAMBARAN UMUM REPUBLIK ISLAM IRAN [17]

Kondisi Geografis dan Sosiologis

Republik Islam Iran, menjadi Negara modern dengan luas wilayah 1.648.195 km² (dengan perincian daratan sekitar 1.636.658 km²; perairan 11.537 km²) dan Teheran sebagai ibukota negaranya. Secara geografis, tercatat sebagai bagian negara Timur Tengah yang terletak di wilayah Asia Barat Daya, Iran berbatasan dengan Laut Kaspia di utara, Teluk Oman dan Teluk Persia di selatan, Turki dan Irak di barat, serta Afghanistan di Timur. Seperti layaknya negara-negara Timur Tengah yang lain, Iran juga merupakan negara yang dipenuhi dengan padang gersang atau gurun di sebelah Timur serta dataran rendah dan danau musiman seperti Dasht-e Kavir yang asin. Kontras dengan hal itu adalah deretan gunung-gunung batu yang panas, terutama bagian Barat yang memiliki barisan Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros dan Alborz, yang terakhir merupakan tempat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 m.

Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia. Di sisi utara negeri itu (dataran pesisir Kaspia) suhu amat rendah membekukan dan tetap lembab selama beberapa tahun terakhir. Suhu musim jarang mencapai 29°C. Penguapan tahunan adalah 680 mm di bagian timur dataran dan lebih dari 1700 mm di sisi barat dataran. Di barat, permukiman-permukiman di lereng Pegunungan Zagros mengalami rendahnya suhu. Daerah-daerah itu memiliki musim dingin yang hebat, dengan rata-rata suhu harian membekukan dan curah saljunya keras. Lembah timur dan tengahnya kering, yang curah hujannya kurang dari 200 mm dan bergurun. Suhu musim panas rata-rata melebihi 38°C. Dataran pesisir Teluk Persia dan Teluk Oman di Iran selatan memiliki musim dingin yang sejuk dan mengalami musim panas yang lembab dan panas. Penguapan tahunan berkisar dari 135 mm hingga 355 mm.

Jumlah penduduknya yang diperkirakan sekitar tujuh puluh juta jiwa (tahun 2006), nyaris seluruhnya (98 %) beragama Islam –dengan persentase 90 % bermazhab syiah, dan sisanya, 10 % bermazhab sunni. Meskipun begitu, hidup pula secara aman agama-agama lain seperti Yahudi, Kristen, Zoroaster, dan sebagian kecil Bahai. Bahasa Persia menjadi bahasa resmi negara. Sebab, Persia merupakan suku mayoritas di Iran (51 %) selain Azerbaijan (24 %). 25 % sisanya adalah suku-suku yang relatif kecil seperti Kurdi (7 %), Gilaki dan Mazandaran (8 %), Arab (3 %), Turkmen (2 %), Baluchi (2 %), lur (2 %), dan suku-suku kecil lain (1 %).

Kondisi Ekonomi

Dengan menggunakan mata uang rial sebagai alat tukarnya, pembiayaan negara dan sumber utama anggaran ekonomi Iran adalah minyak dan gas alam (45%), serta cukai (31%). Deposit minyak yang telah dieksplorasi mencapai 133,25 miliar barel, menempati urutan kedua di dunia setelah Arab Saudi, dan gas alam 27,51 triliun meter kubik, menyuplai sebesar 15,6 persen deposit total dunia, berada di urutan kedua setelah Rusia. Produksi minyak setidaknya menempati 85 % penghasilan utama dari devisa negara. Dengan kondisi ini, maka sistem ekonomi Iran merupakan campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan sumber minyak yang perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki pemerintahan, meskipun juga terdapat beberapa perusahaan swasta.

Hutan adalah sumber daya alam terbesar kedua Iran setelah minyak bumi. Permadani Persia yang bersejarah lebih 5.000 tahun tersohor di dunia. Kini, permadani Persia sudah menjadi produk ekspor tradisional Iran yang tersohor di dunia. Industri-industri lain seperti tekstil, makanan, bahan bangunan, permadani, kertas, tenaga listrik, kimia, otomotif, metalurgi, baja dan permesinan juga memberikan peranan bagi ekonomi masyarakat Iran. Sedangkan pertanian relatif tertinggal dan tingkat mekanisasi agak rendah.

Untuk itu, Iran juga mengembangkan perdagangan dengan negara-negara lainnya, hanya saja karena ada sanksi PBB, sehingga cukup terhambat kemajuannya. Namun demikian, Iran berhasil membentuk kerjasama dagang dengan China, Rusia, Jerman, Perancis, Italia, Jepang dan Korea Selatan. Sementara itu, semenjak lewat dekade 1990-an, Iran mulai meningkatkan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara berkembang termasuk Suriah, India dan Afrika Selatan. Dengan semua itu, pertumbuhan ekonomi Iran dapat dikatakan stabil dalam dekade terakhir ini.

Untuk mempermudah jalur transportasi, Iran membangun transportasi baik darat, laut maupun udara. Untuk daratan, Iran membangun jalan raya yang menghubungkan antar kota-kota utama dan kawasan-kawasan di luar kota. Pada 2002, Iran mempunyai 178.152 km jalan raya dan 66% beraspal. Selain itu, jalur Kereta Api juga menjadi transportasi masyarakat Iran (terdapat 30 pengguna KA bagi setiap 1000 penduduknya) yang jalurnya sepanjang 6.405 km (3.980 mil). Untuk peningkatan transportasi, Iran di beberapa wilayahnya seperti Tehran, Masyhad, Shiraz, Tabriz, Ahwaz dan Isfahan juga membangun jalur kereta api bawah tanah.

Pelabuhan utama Iran ialah pelabuhan Bandar Abbas yang terletak di Selat Hormuz. Meskipun sebagai jalur laut, pelabuhan ini dihubungkan dengan sistem jalan raya dan jalan kereta api untuk pengangkutan kargo. Jaringan kereta api Tehran-Bandar Abbas dibangun pada 1995 yang menghubungkan Bandar Abbas dengan seluruh Iran dan Asia Tengah melewati Tehran dan Masyhad. Pelabuhan-pelabuhan lain ialah pelabuhan Bandar Anzali di Laut Kaspia, pelabuhan Bandar Turkmen juga berhadapan dengan Laut Kaspia, dan pelabuhan korramshahr dan pelabuhan Bandar Khomeini di Teluk Parsi. Sedangkan transportasi udara, Iran memiliki maskapai penerbangan Iran Air. Hampir setiap kota-kota utama di Iran dihubungkan dengan Pengangkutan Udara. Sistem transit terdapat di semua bandar-bandar utama.

Kondisi Adiministrasi Negara

Iran terbagi atas tiga puluh provinsi yang diperintah seorang gubernur (ostāndār). Propinsi tersebut adalah Teheran, Qum, Markazi, Qazwin, Gilan, Ardabil, Zanjan, Azarbaijan Timur, Azarbaijan Barat, Kurdistan, Hamadan, Kermanshah, Ilam, Lorestan, Khuzestan, Chahrmahal dan Bakhtiari, Kohgiluyeh dan Boyer Ahmad, Bushehr, Fars, Hormozgan, Sistan dan Baluchestan, Kerman, Yazd, Isfahan, Semnan, Mazandaran, Golestan, Khurasan Utara, Razavi Khurasan, dan Khurasan Selatan.

Melihat pada pembagian wilayah administratif itu, Iran termasuk Negara dengan tingkat pertumbuhan kawasan kota tertinggi di dunia. Sejak 1950 hingga 2002, penduduk kota meningkat sebanyak 33 % (yaitu dari 27% menjadi 60%). PBB memperkirakan pada tahun 2030, populasi di kota akan mencapai 80% dari jumlah keseluruhan penduduk Iran.

Tebel 8

Beberapa Kota Besar di Iran dan Jumlah Penduduknya.

 

NO NAMA KOTA JUMLAH PENDUDUK
1 Teheran 7.314.000
2 Mashad 2.463.393
3 Karaj 1.602.350
4 Isfahan 1.600.554
5 Tabriz 1.496.319
6 Shiraz 1.307.552
7 Qom 1.081.745
8 Ahvaz 832.969

 

Demi menjaga kedaulatan Negara, terutama setelah dihantam perang yang terus-menerus, Iran memperkuat posisi militernya. Memang, sebelum revolusi Islam, dengan dukungan kuat Amerika Serikat, Iran dapat membangun kekuatan persenjataan dan militernya sehingga tercatat sebagai Negara muslim terkuat dan Negara terkuat ke lima di dunia. Akan tetapi, pasca revolusi, akibat sanksi PBB, Iran menjadi Negara yang paling minim persenjataannya. Namun, secara perlahan tetapi pasti, Iran mengembangkan kekuatan militer secara mandiri dan di bantu oleh beberapa Negara yang tidak berafiliasi ke Amerika seperti Rusia. Selepas perang Irak-Iran, negeri para Mullah ini, mengembangkan program persenjataan dengan menghidupkan kembali berbagai fasilitas dan pabrik-pabrik yang di bangun oleh Syah Iran sebelumnya, termasuk fasilitas-fasilitas pengayaan uranium dan nuklir.

Republik Islam Iran, di bawah kepemimpinan wilayah al-faqih membentuk dua model pasukan militer, yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer pengawal revolusi. Pasukan militer Negara disebut Tentara Nasional Iran yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan pasukan militer pengawal revolusi terdiri dari lima bagian yaitu Pasukan Quds (Pasukan Khusus), Basij, Angkatan Darat Revolusi, Angkatan Laut Revolusi, dan Angkatan Udara Revolusi. Kedua model pasukan militer ini ada di bawah komando Menteri Pertahanan dan Logistik Pasukan Bersenjata Iran.

Pada dasarnya tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pasukan militer Iran, sebab kedua model di atas berlaku untuk menjaga kedaulatan Iran, terutama pasukan pengawal revolusi yang lebih berafiliasi pada pemimpin revolusi atau wali faqih (rahbar). Saat ini diperkirakan, pasukan pengawal revolusi berjumlah 545.000 orang ditambah laskar simpanan mencapai 11 juta lelaki dan perempuan yang mampu dan siap digunakan.

Tebel

Kondisi Umum Republik Iran

Nama Negara Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān(Republik Islam Iran; Islamic Republic of Iran;)
Motto Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī (Kemerdekaan, Kebebasan, Republik Islam)
Lagu Kebangsaan Sorūd-e Mellī-e Īrān
Ibu kota Teheran
35°40′ LU 51°25′ BT
Wali Faqih/Rahbar Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Khamenei
Presiden Mahmoud Ahmadinejad
Bahasa resmi Persia
Revolusi 11 Februari 1979
Hari kemerdekaan 1 April (1979) (Hari Republik Islam)
Luas Wilayah 1.648.195 km² (99,3 % daratan; 0,7% lautan)
Lambang negara Terdiri atas empat bulan sabit, sebuah pedang dan sebuah Al-Quran.
Bendera nasional Terdiri dari tiga strip panjang melintang sejajar warna hijau, putih dan merah (dari atas ke bawah). Di bagian tengah strip putih terdapat gambar lambang negara Iran warna merah. Di bagian pertemuan warna putih dengan warna hijau dan merah, masing-masing tertulis “Allahu Akbar” dalam bahasa Arab. Warna hijau mewakili pertanian, melambangkan kehidupan dan harapan; warna putih melambangkan suci dan murni; warna merah menunjukkan bahwa Iran kaya akan sumber daya mineral.
Pembagian daerah administrasi Seluruh negeri terbagi 30 provinsi, 195 kabupaten, 500 distrik dan 1.581 kecamatan.
Jumlah Penduduk 68.017.860 (tahun 2005) dengan kepadatan 41 jiwa/km²;
PDB (PPP)
- Total
- Per kapita
perk. 2005
US$518,7 miliar
US$7.594
Mata uang Rial
Produksi utama Minyak dan gas alam
Iklim Kering dan sebagian subtropis
Agama – agama utama Islam (98 %), Yahudi, Kristen, Zoroaster, (2 %)
Suku-suku Utama Persia (51 %), Azerbaijan (24 %), Kurdi (7 %), Gilaki dan Mazandaran (8 %), Arab (3 %), Turkmen (2 %), Baluchi (2 %), lur (2 %), dan suku-suku kecil lain (1 %).

 

 

KONDISI IDEOLOGI, SOSIAL DAN POLITIK DI IRAN

 

Kondisi Ideologis

Menurut Azyumardi Azra, ada dua kelompok yang berpengaruh dalam perumusan ideologi pergerakan Revolusi Islam Iran, yakni; ‘ulama’ (religious scholars) pada satu pihak dan intelektual awam (lay intellectuals) di pihak lain. Di antara yang paling menonjol di dalam kelompok ‘ulama’ termasuk, tentu saja, Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Ruhullah Khomeini. Sedangkan yang paling menonjol dalam kelompok intelektual awam adalah Ali Syari’ati, Mehdi Bazargan dan Bani Sadr.[18]

Sebagai mujtahid dan menyandang posisi marja’, para ulama ini memainkan peran kunci yang menghembuskan kesadaran keberagamaan dan ideologi yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terus-menerus dilakukan dan diperkuat oleh para ulama hingga terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979 yang mengamanahkan kedudukan resmi pada ulama.

Imam Khumaini dan Murtadha Muthahhari berdiri tegar sebagai corong suara ulama yang menentang kekuasaan tiranik Syhah Pahlevi. Dengan segala ativitasnya, baik melalui tulisan, ceramah, lembaga pendidikan, hauzah, husainiyah, organisasi, dan lainnya, mereka berusaha membangun kesadaran politik ulama dan rakyat. Perjuangan mereka ternyata membuahkan hasil, dengan terjadinya Revolusi Islam, meskipun akhirnya Muthahhari menyumbangkan darahnya untuk menggapai syuhada dalam perjuangan tersebut.

Ali Syari’ati (1933-1977) agaknya merupakan salah seorang di antara tokoh “ulama” dan intelektual awam yang paling berpengaruh dalam kebangkitan Revolusi Islam Iran.[19] Syariati merupakan pribadi yang kompleks, elektik, sekaligus emosional dan kontroversial. Sikap elektiknya membuat ia mampu dalam tarikan nafas yang sama menyebut Imam Ali, Imam Husein dan Abu Dzar, Jean Paul Sartre, Frantz Fanon, Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx. Sehingga Azra menulis, bahwa pemikiran Syari’ati nampaknya tidak terlalu sistematis; tidak jarang terlihat bahwa pemikiranya dalam banyak tema penuh kontradiksi. Karena itu, Syari’ati tampil dalam banyak wajah, yang pada gilirannya membuat orang sering keliru memahaminya.[20]

Lantaran ketenarannya sebagai seorang orator, Syariati tampaknya telah memainkan peran penting dalam penciptaan suatu potret diri Islam baru yang aktivis dan revolusioner. Dalam cara semacam ini, ia telah mempengaruhi kebanyakan kelas menengah berpendidikan Barat untuk memandang Islam sebagai titik api untuk bertindak menentang Syah. Ia sering dikritik para ulama–-tentunya lantaran serangannya terhadap mereka–-tetapi kalangan tertentu ulama mulai memahami nilai dan makna penting pengungkapan Islam yang aktivis seperti dikemukakan Syariati. Lantaran pengungkapan tersebut meletakkan figur Husain di titik pusatnya, maka ia juga menarik minat berbagai kelompok Muslim yang lebih tradisional. Dalam suatu pengertian, karya Syariati telah lengkap sebelum ia dipenjarakan pada 1973, dan kematiannya yang terlalu dini pada 1974 setidak-tidaknya telah meningkatkan pengaruhnya.[21]

Salah satu pertarungan ideologis penting di Iran adalah pertarungan ideologi Islam (syiah) dengan ideologi Barat baik yang bercorak komunisme, marxisme maupun materialisme. Peracunan ideologi Islam oleh ideologi Barat ini menyebabkan bobroknya kondisi Iran baik dari segi keberagamaan dan sistem politik yang dibentuk oleh Syah. Materialisme dengan pandangan dunianya yang khas, menolak keberadaan unsur kegaiban yang merupakan pandangan dunia ilahiah. Hal ini, akan mengancam doktrin-doktrin inti dari agama Islam. Begitu pula, unsur-unsur sekularisme dan liberalisme, mewarnai jalannya pemerintahan dan politik di Iran.

Marxisme misalnya dikembangkan secara organisatoris oleh Partai Tudeh yang dirikan pada 28 september 1941, yang pada 1960 dengan jelas dan terbuka mengacu pada ideologi Marxis-Leninisme. Dengan cerdiknya, untuk tidak menyinggung sensitifitas keberagamaan masyarakat, kelompok ini mengembangkan isu sosialisme Islam. Mereka mengklaim sebagai pendukung agama Islam dan menghargai ajaran Nabi Muhammad saaw. Untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat, kelompok ini tidak melakukan serangan terbuka terhadap ajaran-ajaran Islam dan para ulama. Strategi yang dikembangkan adalah, jangan membebani diri dengan perdebatan kontroversial mengenai ushuluddin seperti keberadaan Tuhan, peran agama dalam masyarakat, atau kedudukan agama dalam pemikiran Marxis, akan tetapi kembangkan dan presentasikan bahwa kelompok ini adalah bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial, kemerdekaan, perdamaian, anti-fasisme, sehingga bisa menarik masyarakat dan para intelektual serta psofesional terdidik. Setelah masuk dan menjadi anggota partai ini, barulah ditanamkan prinsip-prinsip sosialisme yang berdasarkan pada materialisme dialektis.[22]

Kondisi ini, memunculkan kesadaran kaum intelektual dan ulama akan kondisi Iran yang semakin parah. Dari sini disepakati secara luas bahwa akar permasalahan yang dihadapi adalah pembauran atau pembaratan, penggerogotan akidah dan pengaburan ajaran Islam, atau setidak-tidanya beberapa aspek darinya. Orang-orang mulai berbicara tentang “kuman penyakit Barat” atau “peracunan Barat” (gharbzadeghe) dan sebuah buku dengan judul senada diterbitkan oleh Jalal Ahmad pada 1962. tentunya hal ini merupakan suatu cara yang lebih canggih dalam mengungkapkan bahaya–-yang dirasakan kaum Muslim di mana saja–-akan kehilangan jati diri Islam mereka.[23]

Dengan kesadaran tersebut, para ulama dan intelektual Iran yang religius, menulis berbagai buku dan menyebarkan kaset-kaset ceramah yang membantah secara akurat prinsip-prinsip materialisme atau marxisme. Allamah Thabathabai dan Murtadha Muthahhari misalnya, menaruh perhatian khusus kepada filsafat Materialisme. Mereka dengan jeli mengkaji dasar-dasar ideologis filsafat tersebut dan memberikan bantahan-bantahan jitu secara filosofis. Beragam pamflet dan buku-buku yang diedarkan Partai Tudeh, dipelajari Muthahhari, seperti karya Taqi Arani yang terkenal. Hasil kajian dan analisis, dituangkan dalam buku tebal dan berbobot Ushul el Filsafat wa Ravesh-e Realism, (Prinsip Filsafat dan Metode Realistik).

Kondisi Sosial-Politik

Sejak periode modern ini, pertahanan bangsa Iran menjadi saling terkait dengan Islam dan Syiah. Masuknya kaum ulama ke arena politik dimulai dengan fatwa Ayatullah Shirazi. Pada tahun 1891, ia melarang penggunaan tembakau selama monopoli yang diberikan kepada sebuah perusahaan Inggris tidak dicabut. Pada tahun 1906, mayoritas ulama tinggi mendukung gerakan konstitusionalis Iran. Inilah yang dikenal dengan revolusi konstitusional. [24]

Terdapat dua kasus yang menonjol dimana Ulama berhasil menentang pemerintahan. Para Syah, dalam rangka membiayai impor-impor dari Eropa dan perjalanan mereka ke sana, memberi konsesi-konsesi kepada Eropa, contohnya memperoleh hak memungut pajak tertentu pada pembayaran sejumlah upeti kepada Syah. Pada 1872 suatu konsesi berjangkauan luas diberikan kepada seorang warga negara Inggris, Baron de Reuter, yang secara khusus memberi pengaruh merugikan kepada para pedagang pasar. Para pedagang tersebut bersama ulama berupaya membuat konsesi itu dibatalkan. [25]

Kejadian senada terjadi pada 1891, ketika hak monopoli tembakau (untuk pemasaran tembakau yang tumbuh di Iran) diberikan kepada seorang warga negara Inggris lainnya. Pada peristiwa ini, “sumber taklid” dimasa itu, Ayatullah Syirazi, mengemukakan sutau fatwa bahwa dalam situasi dewasa ini haram bagi kaum muslimin memakai tembakau atau terlibat di dalamnya; dan fatwa ini sangat dipatuhi masyarakat pada umumnya sehingga monopoli dibatalkan. Ulama juga memainkan peran dalam suatu gerakan konstitusional pada 1905 hingga 1911, tetapi mereka menurut Montgomery Watt bukanlah satu-satunya unsur penentu dan barangkali bukan yang terpenting.[26] Namun, sikap para ulama Iran yang memiliki pendirian tegas dan keras untuk mendukung gerakan ini, sehingga menimbulkan revolusi 1966 menurut Hamid Enayat merupakan ciri khas tersendiri yang tidak terdapat di negara lain.[27]

Berkuasanya Reza Khan sebagai perdana menteri Iran pada 1921, dan kemudian sebagai Reza Syah di masa penggulingan dinasti Qajar pada 1924, telah menimbulkan suatu kemerosotan yang parah dalam kekuasaan lembaga keagamaan. Sejak saat itu pembaruan tidak lebih dari impor kenikmatan dan kemewahan Barat untuk kaum berada dan sedikit sekali yang dilakukan untuk membangun negeri. Sebagian terbesar hal ini disebabkan oleh persaingan Inggris dan Rusia untuk mengendalikan Iran. Pada 1907 kedua negara tersebut mengadakan suatu kesepakatan yang menetapkan bahwa sepertiga daerah lainnya di bagian tengah terbuka untuk keduanya. Namun kesepakatan ini telah cukup bagi keduanya untuk tetap membiarkan sebagian besar negeri Iran tidak berkembang. Dengan demikian terbuka peluang yang luas bagi Reza Syah untuk memacu pembaruan, dan ia memulainya secara bersemangat. Tipe pendidikan Barat didorong; hukum-hukum baru yang tidak berpijak pada syariah diundangkan dan pengadilan-pengadilan baru didirikan untuk mengelola hukum-hukum tersebut oleh dinasti Pahlevi.[28]

Reza Syah jelas sangat mengetahui kebijakan-kebijakan Mustafa Kemal Attaturk di Turki dan langkah-langkah yang ditempuhnya untuk membuat negeri tersebut menjadi negara sekuler serta melumpuhkan lembaga keagamaan dalam rangka memudahkan proses pembaruan. Pilihan nama Pahlevi sebagai nama dinasti memperlihatkan hasrat untuk mengagungkan masa lalu Iran pra-Islam dengan mengorbankan Islam. Pengagungan masa lalu berjalan dan bahkan lebih bersemangat di bawah pemerintahan anaknya, Mohammad Reza Syah, dan mencapai titik puncak pada perayaan akbar ulang tahun ke-2500 monarki Iran 1971. Secara wajar hal ini juga dipandang lembaga keagamaan dan kebanyakan Muslim lainnya sebagai suatu serangan terhadap Islam.[29]

Dampak sosial yang lebih luas dari program modernisasi Muhammad Reza Pahlevi pembaruan pendidikan, kesehatan dan pertanian. Akan tetapi manfaatnya tidak proporsional bagi kelompok kecil urban modern yang sedang berkembang. John L. Esposito menyebutkan situasi Iran dengan dramatis :

“Cahaya dan kemilau kota-kota modern menutupi kondisi aktual kaum urban yang miskin dan masyarakat desa di Iran. Sementara kelompok minoritas merasakan kesejahteraan. Negara yang tadinya merupakan negara pertanian yang bersifat swasembada, kini membelanjakan lebih satu milyar dolar untuk barang-barang impor. Orang berdatangan ke kota-kota besar dari desa-desa, mengharapkan kehidupan yang lebih baik tanpa mempunyai keterampilan kerja yang diperlukan. Mereka menjadi penduduk pengangguran yang menghuni daerah-daerah kumuh yang padat.

“Baik para pedagang tradisional (bazari) maupun kelompok keagamaan menderita karena program modernisasi Pahlevi yang berorientasikan Barat, yang mempengaruhi kehidupan mereka mulai pakaian, pendidikan, dan hukum sampai ke perdangangan dan land reform. Kaum bazari, seperti kaum ulama, melihat ketergantungan Iran kepada Barat sebagai suatu ancaman terhadap status, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai religio-kultural mereka. Peraturan Reza Syah pada tahun 20-an dan 30-an, yang telah memerintahkan pakaian Barat bagi laki-laki, melarang penggunaan cadar, dan membatasi penggunaan jubah, kini di bawah puteranya ditambah dengan westernisasi kaum elit modern Iran dan banyak pusat urban. Kekuasaan dan kekayaan para pedagang terancam oleh arus bank-bank dan perusahaan Barat serta kelas wiraswastawan baru yang timbul dan berkembang dengan bantuan negara.” [30]

Barat sejak lama telah merupakan tantangan dan ancaman bagi Iran. Walaupun Iran tidak pernah secara langsung diperintah oleh penjajah, Uni Soviet di Timur dan Inggris di Selatan telah bersaing menanamkan pengaruhnya. Bahaya intervensi dan ketergantungan kepada pihak asing, yang dilambangkan oleh peristiwa yang menimbulkan protes keras seperti revolusi tembakau, terjadi kembali pada tahun 1941, ketika Reza Syah turun tahta demi puteranya. Lebih jelas lagi pada tahun 1953, ketika Syah dibuang ke pengasingan oleh gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Mossadegh, yang program nasionalisasi minyaknya mengancam kepentingan perusahaan minyak Barat.

Kembalinya Syah dari Roma ke Teheran, naik pesawat militer Amerika bersama kepala CIA di sampingnya, dipersiapkan oleh Amerika dengan bantuan Inggris. Ikatan ekonomi, militer dan politik Iran dengan Barat, khususnya dengan Amerika, berkembang dengan baik. Amerika, Inggris dan Prancis mendapat keuntungan dari penjualan persenjataan dan membantu pelatihan militer dan polisi rahasia (SAVAK) Iran. Ketika Amerika sedang sibuk di Vietnam dan Inggris sedang menarik pasukannya dari Teluk Persia, Irannya Syah menggambarkan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebijaksanaan Amerika, mulai dari penolakan Syah terhadap Nasserisme dan hubungan yang pragmatis dengan Israel, serta kehadiran bangsanya yang mantap di Teluk, sampai kekayaan minyak dan pasarnya bagi produk-produk Amerika. Kehadiran bank dan tokoh bisnis Amerika da Eropa bersama-sama dengan diplomat dan penasehat militer berpengaruh kuat di Iran. Pada akhir tahun 60-an “kebijaksanaan dan dukungan pro-Pahlevi mulai mendominasi tingkat tertinggi penyusunan kebijaksanaan asing Amerika.[31]

Ulah dan kebijakan-kebijakan Syah mendapat tantangan keras dari para ulama tradisional dan megorganisir gerakan untuk menentang kekuasaan Syah yang dianggap telah menegakkan kezaliman dan menghancurkan ajaran-ajaran Islam.

Orang yang mengatur berhimpunnya seluruh kekuatan oposisi dalam rangka mengenyahkan Syah adalah Ayatullah Ruhullah Musawi Khomeini, yang dilahirkan pada 1902. Pada 1921 ia pergi ke Qum untuk menyelesaikan pendidikannya, dan pada 1926 mencapai tingkat mujtahid. Di awal 1944 ia terlibat dalam kritik terbuka terhadap aspek-aspek kebobrokan rezim Pahlevi, tetapi selama gelombang kekacauan pada 1962 dan 1963 barulah ia tampil ke depan sebagai pengecam terang-terangan rezim tersebut. Akibatnya ia diasingkan, pertama kali ke Turki, kemudian ke Nejef di Irak pada 1969, dan akhirnya pada 1978 ke Paris.

Selama masa pengasingannya inilah pemikirannya terbentuk, seperti yang dijelaskan dalam kuliah-kuliah kepada mahasiswa. Ia sangat prihatin kepada masalah keterasingan akibat pengaruh Barat. Untuk membasmi “kuman penyakit Barat” ini, ia memandang penting diciptakannya suatu lingkungan di mana syariah berkuasa dan terdapat keseragaman ideologis. Meski merupakan seorang ulama, ia juga menerima konsepsi Syariati tentang Islam Syiah sebagai aktivitas, “Islam adalah agama para individu militan yang tuduk secara sepenuhnya kepada kebenaran dan keadilan. Ia merupakan agama kepada orang-orang yang menghendaki kemerdekaan. Ia merupakan mazhab orang-orang yang berjuang menentang imperialisme.”[32]

Islam sejati yang ada di masa Nabi Muhammad, Imam Ali dan Imam Husein, merupakan gerakan yang meliputi seluruh dunia untuk menjamin tegaknya keadilan sosial bagi kaum tertindas. Namun Khomeini tidak membiarkan kepemimpinan terkatung-katung di tangan “para pemikir tercerahkan” seperti yang dikehendaki Syariati,[33] tetapi menyepakati bahwa kepemimpinan itu mestinya berada di tangan anggota-anggota lembaga keagamaan (Wilayah al-Faqih).

Pada 1978 Ayatullah Khomeini berada dalam suatu posisi menguntungkan untuk memainkan peran utama dalam gerakan menentang Syah. Ia menunjukkan kemampuan politiknya dengan mencela seluruh kebobrokan pemerintah dan keberatan-keberatan terhadapnya, sementara tetap mengunci mulut tentang sebagian besar program positifnya. Dalam cara semacam ini, ia mampu menghimpun kelompok-kelompok sekuler atau sayap kiri dan membuat mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok tradisionalis Muslim. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1979, Syah memutuskan angkat kaki, dan pada tanggal 1 Februari, Khomeini kembali ke Iran serta mampu mengambil alih kendali pemerintahan.[34]

Dalam kondisi berkecamuk hampir di seluruh Iran, pada tanggal 11 Februari, angkatan bersenjata mengundurkan diri dan pendukung Khomeini dapat menguasai keadaan. Untuk menjaga stabilitasa dan kepemimpinan Negara, Imam Khomeini mengangkat Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri sementara. Kemudian, pada bulan maret, melalui suatu referendum yang tebuka, ternyata Imam Khumaini membuktikan perjuangannya, di mana mayorits rakyat menyetujui gagasan Republik Islam Iran yang akhirnya diproklamasikan oleh Khomeini pada tanggal 1 April 1979, di bawah pimpinan Dewan Revolusi Islam.

Persoalan berikut yang dihadapi adalah bagaimana mengartikan dan melembagakan konsep “Republik Islam”?. Satu kubu, yang termasuk di dalamnya Bazargan, ingin mengembangkan negara sesuai model yang dipakai di kebanyakan negara lain, dengan merujuk kepada Islam sebagai sumber prinsip-prinsip dasar. Kubu kedua mencita-citakan negara yang memberikan kedudukan utama kepada golongan ulama melalui berbagai lembaga khusus. Pada akhirnya, pendapat terakhir yang terwujud dan dijelmakan dalam Undang-Undang Dasar yang disahkan melalui referendum pada bulan Desember 1979.

Undang-Undang Dasar ini, mengadaptasi konsep politik modern dengan mengakui lembaga yang dikenal umum, seperti presiden, kabinet, dan parlemen (Mejelis). Namun, di atas itu semua diciptakan suatu “Dewan Pengawas Konstitusi” dan jabatan vali-yi faqih (wali faqih). Dewan Pengawas Konstitusi berhak memeriksa semua peraturan yang dibuat, demi menjaga keselarasannya dengan syariat dan konstitusi Iran, serta memvetonya jika tidak sesuai. Wali Faqih menjadi pemimpin utama, yang berkuasa penuh terhadap Republik Islam Iran. Semua pengangkatan sipil, militer, kehakiman dan keagamaan, di bawah komandonya. Konstitusi juga menentukan bahwa semua undang-undang dan peraturan harus berdasarakan asas Islam dan pemerintah serta angkatan bersenjata berkewajiban menyebarkan “kedaulatan hukum Allah” di seluruh dunia.

Bukan hanya lembaga tradisional dalam sistem pemerintahan yang diberikan penggandaan berupa berbagai lembaga yang harus menjamin keabsahan islami dalam keputusan dan kebijakannya, lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan keagamaan pun digandakan dengan berbagai lembaga “revolusioner’ (sering disebut bunyat, yaitu yayasan, atau jihad). Yang paling penting di antara lembaga tersebut adalah Sipah-i Pasdaran-i Inqilab-i Islami, lazimnya disingkat Pasdaran, yang menjadi semakin besar dan semakin berpengaruh dalam urusan keamanan dalam dan luar negeri, antara lain dengan memerangi pasukan kelompok oposisi dan pasukan Irak. Angkatan bersenjata yang diwarisi dari rezim terdahulu juga dipertahankan, tetapi berangsur-angsur dibersihkan dari personel yang dianggap tidak mendukung paham revolusi Islam dan dibina ulang berdasarkan nilai revolusi. Untuk itu, sejumlah komisaris keagamaan ditugaskan di dalam angkatan bersenjata. Proses islamisasi serupa dijalankan di kalangan lembaga dan pegawai sipil.[35]

Selama Revolusi Islam Iran ini terjadi sejumlah pergeseran yang penting. Di antaranya, sampai sekitar bulan September 1978, gerakan protes dipimpin orang-orang kelas menengah, baik dari kalangan mahasiswa, ulama, maupun pedagang bazaar. Namun, sejak bulan tersebut, golongan penduduk miskin yang baru di daerah perkotaan menjadi unsur paling menonjol dalam gerakan demonstrasi massa.[36]

Selain itu, Bazargan dan pemerintahannya yang terdiri atas orang-orang dari golongan profesi yang berpaham moderat semakin kehilangan pengaruh dibandingkan dengan Dewan Revolusi Islam. Pada bulan November 1979 pemerintah Bazargan jatuh dan diganti, sedangkan unsur ulama yang radikal juga semakin menonjol dalam Dewan Revolusi Islam. pendudukan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan penyanderaan pegawainya (4 November 1979-21 Januari 1981) oleh kelompok radikal menjadi saat penting dalam proses pergeseran prakarsa dari kelompok lebih moderat ke kelompok lebih radikal.

Pemusatan penolakan terhadap dunia luar, khususnya Amerika Serikat merupakan momentum kebencian yang lama terpendam sebagai akibat pengaruh besar Amerika di Iran sejak Perang Dunia II. Satu langkah lagi dalam proses itu adalah pemilihan majelis pada bulan Maret-Mei 1980, yang membawa Hizb-i Jumhur-yi Islami (Partai Republik Islam) ke kekuasaan di parlemen. Parlemen itu terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan Abulhasan Bani Sadr, yang dipilih sebagai presiden Iran pertama bulan Januari 1980, yang berusaha untuk memulihkan lembaga tradisional dan membatasi peranan lembaga revolusioner. Akhirnya Bani Sadr terpaksa melarikan diri (Juni 1981).

Tidak hanya kelompok moderat, sejumlah ulama tua menentang banyaknya kekerasan, kelompok berhaluan kiri (kelompok yang mengutamakan pembagian kembali sarana produksi dan kekayaan), dan kelompok berpaham sekuler juga disingkirkan dalam periode sampai April 1983. kelompok kiri diwakili oleh Partai Tudeh (Partai Komunis Iran), Fida’iyin-i Khalaq (pecahan dari Tudeh berpaham sekuler), dan Mujahidin-i Khalq yang menggabungkan gagasan Islam reformis dengan gagasan marxis. Perjuangan antara partai dan gerakan berlangsung penuh kekerasan dan menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk Ayatullah Muhammad Husaini Bahesyti, pemimpin Partai Republik Islam. Jumlah hukuman mati yang dijatuhkan juga sangat banyak pada periode ini.[37]

Pergeseran pengaruh dan kekuasaan lain yang semakin menonjol pada perkembangan belakangan di Iran, merupakan dampak revolusi yang justru bertentangan dengan salah satu tujuan utamanya: revolusi menimbulkan perkembangan birokrasi negara secara besar-besaran, dan akibatnya, pada periode terakhir kedudukan negara dan aparatnya mengungguli pimpinan spiritual atau korps ulama.[38]

Sejak tahun 1983, pokok perselisihan pendapat utama di Iran menjadi kebijakan luar negeri: apakah pengeksporan revolusi, terutama ke Libanon, dan perang menentang Irak harus diutamakan atau pembangunan dalam negeri, dan kebijakan ekonomi, yaitu apakah Iran memerlukan pembaruan tata kepemilikan tanah dan nasionalisasi secara radikal atau tidak.[39]

Perang dengan Irak, selama delapan tahun (22 September 1980 sampai Juli 1988), semakin memperparah kondisi Iran. Tanpa persenjataan yang memadai, kondisi perekonomian yang buruk, fasilitas umum yang amburadul, tidak menyurutkan langkah Iran untuk tetap berjuang dalam bingkai Republik Islam. Dibalik semua kondisi itu, Pemerintahan Iran, tetap melakukan dukungan baik secara terbuka atau tersembunyi, terhadap sejumlah gerakan pembebasan dari ketertindasan di wilayah-wilyah lainnya, seperti kelompok Sandinista di Nicaragua, African National Congres (ANC- Kongres Nasional Afrika) di Afrika Selatan, dan bahkan Irish Republican Army (IRA – Tentara Republiken Irlandia) di Irlandia Utara.

Dalam bidang ekonomi, setelah 1982, majelis ataupun Dewan Pengawas Undang-Undang Dasar menentang undang-undang mengenai nasionalisasi perdagangan luar negeri dan kepemilikan tanah serta menghentikan pemberlakuan undang-undang dari April 1980 yang membatasi kepemilikan tanah. Perang dan kebijakan ekonomi yang tidak berdasarkan pandangan yang jelas mengakibatkan pendapatan nasional turun sejak revolusi. Hal ini dapat diketahui dengan melihat komposisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih sekitar 50 persen dengan angka pengangguran mencapai 30 persen. Padahal, Iran kaya dengan minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, bijih besi, timah dan sulfur.

Imam Khomeini meninggal dunia pada 4 Juni 1989 dan Sayid Ali Khamenei dipilih untuk menggantikannya sebagai Wali faqih. Sedangkan Presiden terpilih adalah Ali Akbar Hasyemi Rafsanjani.

Sektor swasta dan hubungan luar negeri menjadi prioritas utama Pemerintahan Rafsanjani untuk pemulihan kembali ekonomi. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Muhammad Khatami, yang dipilih menjadi Presiden Republik Islam Iran pada bulan Mei 1997 dan sering dianggap sebagai tokoh moderat, yang mendukung keterbukaan budaya dan mendorong hubungan damai dengan pihak mancanegara (Barat).

Pada pemilu tahun 2000, Iran memasuki babak baru dengan sistem multipartai. Sebelumnya, pemilu Iran hanya diikuti tiga kontestan yaitu Majma’e Rouhaniyoun Mobarez, Jame’e Rouhaniyat Mobarez dan Partai Pelaksana Pembangunan.

Pada pemilu tersebut, Mohammad Khatami untuk keduakalinya terpilih menjadi presiden Iran. Kemenangan Khatami dianggap sebagai kemenangan reformasi Iran. Oleh Barat, Khatami dipandang lebih kooperatif dibandingkan para pendahulunya. Ini sangat positif dalam pemulihan hubungan diplomatik kedua belah pihak. Namun Khatami dinilai gagal dalam memulihkan ekonomi Iran. Indikasinya, kurs rial Iran terhadap dolar AS terus melemah. Pada 1980-an, satu dolar AS setara 500 rial Iran. Kini 1.755 rial Iran per dolar AS. Bahkan di pasar gelap, nilainya hanya 8.300 rial per dolar AS.

Demikianlah, makna revolusi Islam tidak terbatas pada Iran, tetapi menimbulkan semangat besar di kalangan luas seluruh dunia Islam. Semangat itu, melewati batas-batas territorial, suku, ras, budaya, bahkan agama. Perbedaan antara Syiah dan Sunni mencair dalam perlawanan di Libanon dan Palestina. Dilain pihak, semangat revolusi tersebut juga menarik perhatian sejumlah Muslim Sunni pada tradisi Syiah dan menjadi salah satu faktor konversinya sejumlah Muslim Sunni ke paham Syiah pada periode terakhir.

Namun di sisi lain, berbagai rezim tradisional di dunia Islam secara umum dan di dunia Arab secara khusus menganggap Republik Islam Iran sebagai ancaman. Itu sebabnya tokoh seperti Raja Husain dari Yordania dan Dinasti Saudi mendukung Irak dalam perang terhadap Iran, dan kelompok yang tertarik pada aspek tertentu dari Islam Syiah dianggap sebagai kelompok subversif di banyak negara di dunia Islam. Di kalangan non-Muslim tertentu, Revolusi Islam Iran memeperkuat citra para muslim sebagai orang fanatik, teroris, dan anti-demokrasi.[40]

KONDISI INTELEKTUAL DAN KEAGAMAAN DI IRAN

Kondisi Intelektual

Telah di akui, bahwa salah satu mercusuar peradaban dunia pra Islam adalah Persia, disamping Yunani, Mesir, India, dan Romawi. Tradisi keilmuan yang menjadi ciri khas sebuah perdaban maju, telah mewarnai masyarakat Persia sehingga saat Islam menjadi agama yang mendominasi di wilayahnya, tradisi keilmuan tersebut tetap terjaga dengan baik. Bahkan, dapat dikatakan, mayoritas intelektual Islam klasik adalah bangsa non Arab yakni Persia.

Jika kita telusuri, perkembangan matang keilmuan Islam di tangan bangsa Persia, selain memang penghargaan mereka terhadap ilmu pengetahuan, adalah daya tarik Islam yang mengedepankan nalar dan pemikiran dengan seabrek argumentasi-argumentasi untuk membuktikan doktrin-doktrinya. Sifat elastisitas namun penuh filter dari ajaran Islam, tidak menafikan pentingnya ilmu pengetahuan, bahkan dengan kreatifitas yang maju, para pemikir Islam telah berhasil memberikan sintesa besar antara nalar dan wahyu yang dalam tradisi-tradisi agama lain, selalu dipandang saling berseberangan. Untuk itu, jika di urut secara kronologis, perkembangan dan kemajuan peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan, sulit diidentifikasi dimana puncak kejayaanya. Karena, bagaikan air ia terus mengalir dan senantiasa memperbaharui dirinya dari masa ke masa agar tetap urgen dan tidak ketinggalan zaman.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tradisi keilmuan tidak pernah sirna di dunia Islam, terutama di Persia (Iran) hingga kini, di mana beragam disiplin ilmu-ilmu kebanggan Islam yang bersifat akliah maupun naqliyah mendapat tempat yang semestinya. Ini membuktikan bahwa usaha ijtihadis tidak pernah tertutup.

Dalam filsafat misalnya, nalar yang sering di tuduh sesat dan tidak agamis ini pasca serangan al-Ghazali, tetap mendapat tempat di Persia, bahkan mengalami kemajuan yang luar biasa, sehingga bagi sebagian peneliti filsafat yang khas Islami justru baru berkembang beberapa abad kemudian di mana para pemikir Syiah menjadi pelopor utamanya.[41] Diantaranya adalah Suhrawardi (1153-1191 M) yang berhasil membangun aliran baru dalam filsafat yang dikenal dengan Hikmah Isyraqiyah (Illuminatif); kemudian al-Thusi (1201-1274 M), pemikir besar syiah, yang mengkaji nalar filosofis aliran masyaiyyah (Parepatetik) cetusan Abu Ali ibn Sina (980-1037 M). Pada abad yang sama, di wilayah Barat, tepatnya Andalusia, nalar irfani (gnosis) dirumuskan secara kreatif oleh Ibn ‘Arabi (1165-1240 M). Dan puncaknya pada sintesa orisinil dari pemikiran besar sang filosof agung Mulla Sadra[42](979-1050 H/1572-1640 M), yang mencetuskan tradisi filosofis baru yang hingga kini mewarnai dan menjadi anutan resmi filsafat di Persia yang dikenal dengan Hikmah Muta’aliyah (Teosofi Transenden). Atas usahanya tersebut, beliau mendapat gelar Shadr al-Muta’allihin yang berarti Sang Pemimpin Filosof Ketuhanan.

Hikmah Muta’aliyah ini terus disosialisasikan dan dikembangkan oleh para murid Mulla Sadra yang tersebar di berbagai kota, seperti Mulla Muhsin Faidz Kasyani (1007-1091 H), Mulla Abdul Razaq Lahiji (w. 1071 H), Muhammad bin ‘Ali Ridho bin Agha Jhani, dan Mulla Husayn Tankobani (w. 1105 H). Berikutnya adalah Qadhi Said Al-Qommi (w. 1090 H) dan Agha Muhammad Beyd Abadi (w. 1097 H). Menariknya, karena serangan dari beberapa ulama ortodoks terhadap nalar filosofis, para filosof ini kemudian juga mendalami ilmu-ilmu syariat seperti hadits, tafsir, fiqih dan kalam, serta memberikan dasar-dasar pijakan yang kuat bagi pengkajian kalam dari ilmu-ilmu tersebut.[43]

Meskipun memiliki perjalanan panjang, tradisi filsafat Islam di Persia ini, mengalami perkembangan pesat pada saat Dinasti Safawid memerintah (1502 M-1722 M). Aneka aliran pemikiran berkembang dan berpusat di Isfahan sehingga dikenal sebagai mazhab Isfahan, dengan tokohnya adalah Mir Damad (w. 1041 H/1631 M) dan Mir Findiriski (w. 1050 H/1641 M).[44] Inilah cikal bakal, untuk timbulnya suatu sintesa filosofis besar yang dicetuskan Mulla Sadra. Syaifan Nur menyimpulkan dengan menulis :

“Pemikiran filosofis dalam Islam tidak pernah mengalami dekadensi dan membeku setelah invansi mongol. Sampai periode Safawid, kreatifitas intelektual Islam mengalami perkembangan yang begitu pesat dan mencapai kematangannya di kalangan orang-orang Syiah Persia. Pada batas waktu tertentu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jenis filsafat yang khas Islami justru baru berkembang setelah Ibn Rusyd, bukan sebelumnya.”[45]

Begitu pula dengan pemikiran Kalam, yang telah ditegakkan fondasinya Imam-imam Syiah, dilanjutkan oleh perawi-perawi hadits mereka seperti al-Kulaini, juga terus dikembangkan secara signifikan oleh Nashiruddin at-Thusi (1201-1274 M), ‘Allamah al-Hilli (1250-1325 M), Ibnu Babawaih al-Qummi, dan pemikir lainnya.

Setelah peralihan dari Dinasti Safawid kepada Dinasti Qajar, seorang filosof yang cukup terkenal, Mulla Muhammad Shadiq Ardistani (w. 1134/1721 M) dan muridnya Mulla Hamzah Ghilani (w. 1134 H) menjadi jembatan emas keberlanjutan tradisi keilmuan di Persia. Terutama, saat Ardistani diasingkan dan berlindung di Qum.[46]

Selanjutnya, beberapa filosof besar tercatat sebagai pewaris intelektual Persia, diantaranya Mulla Isma’il Khajui (w. 1173 H/1760 M) di Isfahan, Mulla Ali Nuri (w. 1246 H/1830 M) di Qazwin dan Isfahan, Mulla Ali Zunuzi (w. 1307 H/1890 M) di Teheran, dan tentu saja Mulla Hadi Sabzawari (w. 1878 M) di Kirman dan Masyhad.[47]

Sejak Dinasti Qajar berkuasa (1786-1925 M), tradisi tersebut tetap dan terus berkembang. Teheran secara bertahap meningkat menjadi pusat studi filsafat. Sejumlah guru besar terkenal muncul dan menghiasi dunia pemikiran Islam seperti Mahdi Naraqi, Mulla Muhammad Kazhim Khorasani, Mulla Muhammad Kazhim Sabzewari, Mulla Muhammad Reza Sabzewari, Mulla Muhammad Shadiq Shabagh Sabzewari, Syekh Ali Fadhil Tibti, Mulla Muhammad Shadiq Hakim, Mirza Hakim Abbas Darabi, Mirza Muhammad Yazdi, Mulla Ghulam Husein, dan banyak lagi tokoh lainnya. Di akhir priode Dinasti Qajar hingga Dinasti Pahlevi berkuasa pada tahun 1925 M, kita juga mengenal sederetan pemikir besar yang antara lain seperti Mirza Mahdi Asytiyani (1306-1372 H), Sayyed Muhammad Kazim ‘Assar (1305-1394 H), dan Sayyid Abul Hasan Qazwini (w. 1394 H/1975 M). [48]

Dengan seabrek fakta ini, Seyyed Hossein Nasr[49] meyimpulkan dengan tegas bahwa tradisi keilmuan kaum muslimin tetap terjaga dan bertahan sejak masa klasik hingga kini. Tidak ada bukti kuat bahwa tradisi intelektual Islam tersebut pernah vakum secara keseluruhan di dunia Muslim, meskipun harus diakui terjadi pasang surut perkembangan di beberapa wilayah kekuasaan Islam.

Meskipun begitu, harus diakui bahwa perkembangan ilmu-ilmu Islam mengalami pasang surut antara keilmuan syariat (seperti fiqih dan ushul fiqih) dengan ilmu-ilmu filsafat. Adakalanya nalar filosofis mendapat tempat tertinggi, tetapi ada masanya pula ia tersingkirkan dan diganti oleh nalar syariat. Di akhir Dinasti Qajar dan memasuki Dinasti Pahlevi berkuasa (1925-1979 M), kondisi intelektual di Iran dan Irak lesu dari pemikiran filsafat dan ‘Irfan, Bahkan para ulama syiah ortodoks memandang negative serta menolak pengajaran filsafat di hauzah-hauzah ilmiah, baik di Iran maupun di Irak.[50] Sebagai gantinya, para ulama syiah memuliakan ilmu fiqih dan ushul fiqih untuk mencapai gelar mujtahid.

Kondisi ini disikapi secara serius oleh ‘Allamah Thabathaba’i. Ia berjuang keras mengembalikan filsafat kepada singgasananya. Usaha ini mendapat respon keras dari sebagian ulama, termasuk Ayatullah Burujerdi, seorang marja taklid yang paling berpengaruh saat itu. Namun, dengan segala kegigihannya, Allamah Thabthabai berhasil meluluhkan perlawanan mereka dan membuktikan pentingnya kembali di ajarkan filsafat di hauzah-hauzah ilmiah syiah. Bahkan, kegigihannya mengajarkan filsafat ini, menjadi alasan kuat mengapa Allamah Thabathabi tidak menjadi marja’.

Usaha mulia sang Allamah dari Tabriz ini, tidaklah kosong dari harapan. Sinar keberhasilan mulai tampak dengan besarnya minat para generasi muda untuk belajar filsafat di samping ilmu-ilmu istinbath hukum, sehingga generasi pasca Allamah Thabthabai, lahir para ulama-ulama besar yang bergelar mujtahid atau Ayatullah dalam penyimpulan hukum Islam, tetapi mahir pula berbicara filsafat dan ‘irfan. Bahkan Jika kita mengamati dialektika ilmu-ilmu syariat dengan filsafat, maka belakangan ini terjadi perubahan menarik, bahwa keduanya telah saling isi dan mempengaruhi. Ilmu ushul fiqh, misalnya, dalam perkembangan terakhir, telah diwarnai oleh pemikiran filsafat sebagaimana terlihat dari gagasan revolusioner Muhammad Baqir Shadr dengan karyanya yang berjudul ‘al-Halaqat’. Hal yang sama pun terjadi pula pada kajian tafsir, yang juga turut diwarnai filsafat dan gnostik, sebagaimana yang terlihat dari kitab ‘Mizan fi Tafsir al-Quran’ karya ‘Allamah Thabathaba’i.

Selain Allamah Thabathabai, tidak pula bisa dilepaskan peran Imam Khumaini, dalam menyebarkan gagasan-gagasan filosofis dan irfanis. Menariknya, kajian-kajian filsafat mereka tidak bercorak sama. Mehdi Ha’iri Yazdi menerangkan bahwa kuliah Allamah Thabathaba’i cenderung bernuansa rasional. Sedangkan kuliah Imam Khomeini yang cenderung bernuansa gnostik.[51]

Buah dari usaha tersebut adalah sederetan tokoh kaliber dunia yang diakui seperti Ayatullah Ali Khamene’i, Ayatullah Murtadha Muthahhari, Ayatullah Behesyti, Ayatullah Behjat, Ayatullah Montazeri, Ayatullah Ja’far Subhani, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi, Ayatullah Jalaluddin Asytiyani, Ayatullah Mehdi Ha’eri Yazdi, Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, Ayatullah Fadhel Lankarani, Ayatullah Musawi Ardabeli, Ayatullah Ibrahim Amini, Ayatullah Hasan Zadeh Amoli, Ayatullah Jawadi Amoli, dan banyak lagi lainya. Mereka inilah yang hingga saat ini menjadi pewaris tradisi keilmuan di Iran.

Menariknya, pada saat ini, kekayaan tradisi keilmuan Iran juga di masuki oleh pemikiran-pemikiran komparatif ilmu-ilmu modern dan filsafat Barat. Materialisme, eksistensialisme, marxisme, positvisme, dan beberapa aliran pemikiran Barat lainnya mulai diulas dan dikomentari serta dikritisi oleh para mullah ini. Sehingga tidaklah menjadi asing di tanah Iran untuk mengutarakan pikiran-pikiran seperti Sartre, Immanuel Kant, Descartes, Charles Darwin, Betrand Russel, Thomas Aquinas, Fransisco Bacon, bahkan Karl Marx atau Nitszhe, dan lainnya.

Perkembangan ini mempengaruhi gambaran dan penjabaran pengajaran filsafat di Iran. Ini terlihat dari penulisan buku-buku yang dijadikan pegangan resmi para pelajar. Menurut Muhsin Labib, penulisan buku-buku filsafat di Qom pada umumnya mengikuti dua pola. Pertama, pola tradisional, yang umumnya merupakan buku pelajaran sehingga kitab tersebut ditulis cukup sistematis dan runtut. Contohnya kitab Bidayatul Hikmah dan Nihayatul Hikmah maha karya Allamah Thabathaba’i. Kedua, pola modern, yaitu menulis buku filsafat Islam sekaligus mencoba membandingkannya dengan filsafat Barat, misalnya kitab Ushul Falsafah Wa Realism karya ‘Allamah Thabathaba’i dan kitab al-Manhaj al-Jadid karya Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi.[52]

Dengan demikian, pada masa kini, selain perkembangan fiqih dan ushul fiqih untuk mendidik para calon mujtahid, maka filsafat pun telah mendapat terhormat dan menjadi bagian pelajaran penting di seluruh hauzah-hauzah yang tersebar di Iran. Dengan begitu, setiap pelajar agama di hawzah tidak hanya berpeluang untuk menjadi mujtahid tetapi juga berpotensi menjadi filosof kawakan.

Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana tradisi keilmuan di Iran, Muhsin Labib memetakan enam corak pemikiran yang mewarnai Iran.[53]

  1. Rasionalisme-Tekstualisme. Corak Ini cenderung menjadikan rasio sebagai dasar pemikiran, yang kemudian mengaitkannya dengan teks-teks agama sebagai pembenarnya. Tokohnya antara lain Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Muhammad Taqi Ja’fari.
  2. Tekstualisme-Rasionalisme. Corak ini sebaliknya menjadikan teks-teks agama sebagai postulat dan menjadikan rasio sebagai alat pendampingnya. Tokohnya adalah Ayatullah Nashir Makarim Syirazi dan Ayatullah Ja’far Subhani.
  3. Tekstualisme–Rasionalisme–Teosofisme. Ini merupakan corak pemikiran yang menggabungkan rasio, teks-teks agama dan ‘irfan. Tokohnya adalah Ayatullah Jawadi Amuli.
  4. Teosofisme. Aliran ini mengutamakan ‘irfan dalam memahami realitas. Tokohnya adalah Ayatullah Hasan Zadeh Amuli.
  5. Rasionalisme-Modernisme. Pemikiran ini diisi oleh sejumlah filosof yang terdidik secara modern dan pernah berguru kepada ‘Allamah Thabathaba’i seperti Ayatullah Mehdi Ha’eri Yazdi dan Seyyed Hossein Nasr.
  6. Neo-Parapatetisme. Ini adalah aliran yang secara metodologis hampir sama dengan pemikiran Ibn Sina. Sebab, aliran ini sering mengandalkan deduksi dalam telaahannya. Salah satu tokohnya adalah Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi.[54]

Sedangkan, berkaitan dengan perkembangan Sadraisme (pengaruh tradisi filsafat Mulla Sadra), pada saat ini pemikir-pemikir Iran terbagi atas beberapa kelompok. Pertama, kelompok mediator murni filsafat Mulla Shadra. Kelompok ini hanya mengajarkan dan menguraikan pandangan Sadra tanpa melakukan penambahan dan kritik. Kelompok ini seperti Ayatullah Hasan Zadeh Amuli. Kedua, kelompok kritikus Sadra. Kelompok ini mengkritisi sebagian argumen Mulla Shadra dan sistematika bukunya, terutama tentang pola pembagian dan pengurutan sub-tema. Filosof yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Ayatullah Jawadi Amuli. Dan ketiga, kelompok pembaharu. Yaitu kelompok yang melakukan kritik dan berusaha mengubah sebagian struktur bangunan filsafat dengan menawarkan sistematika baru dalam penyajian dan pengajaran filsafat Islam. Kelompok ini dipelopori oleh Ayatullah Muhammad Taqi Mizbah Yazdi. Meskipun demikian, ketiga kelompok ini menyepakati tema-tema yang merupakan prinsip utama dalam Mazhab Qum.[55]

Jika kita cermati, salah satu kelebihan syiah adalah doktrin keterbukaan pintu ijtihad dan keharusan adanya faqih dalam setiap masa, sehingga membuat komunitas ini senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung tumbuh suburnya tradisi keilmuan sebagai sayarat penting melahirkan para faqih dan ulama-ulama yang mumpuni dalam Islam.

Kondisi Keagamaan

Dalam strata sosial-keagamaan masyarakat Islam syiah terbagi pada tiga golongan, yaitu: pertama, strata elit yang disebut mujtahid. Kedua, strata menengah yang disebut muhtath, dan ketiga, strata awam yang disebut muqallid.

Mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Yaitu pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengistinbath (mengeluarkan) syariat Islam dari sumber-sumbernya yang asli (al-Quran, sunnah, ijma dan akal). Dalam konsep Syiah, ijtihad selalu terbuka, tetapi tidak semua orang dipandang mampu melakukannya. Orang yang tidak mampu inilah yang disebut Para muqallid, yaitu masyarakat umum yang tidak memiliki kompetensi secara intelektual maupun keagamaan untuk menemukan hukum-hukum Tuhan dari sumbernya sebagai sarana untuk pengabdian dalam ibadah kepada Allah swt. Karenaya para muqallid adalah orang yang tidak mampu berijtihad, maka harus menyerahkan urusannya kepada ulama mujtahid yang disebut marja’. Kepada marja’, mereka bukan saja menyerahkan keputusan-keputusan agama, melainkan juga memberikan zakat dan khumus. Tetapi, kalau ulama itu cacat atau bersalah, umat dengan serentak akan meningggalkan ulama tersebut. Sistem ini melahirkan ulama yang secara alami terseleksi, bebas dari penguasa, dan berakar di masyarakat. Adapun muhtath adalah lapisan tengah yang memilki kemampuan untuk memilih dan memilah pandangan para mujtahid (marja’).

Seorang alim yang memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep Wilayah al-Faqih biasanya menjadi marja’`i taqlid yang bergelar mujtahid atau yang lebih popular dengan sebutan Ayatullah. Kepada merekalah, masyarakat umum bertaklid dalam urusan ibadah praktis individual mereka. Konsep taqlid secara umum diterjemahkan sebagai “peniruan atau pengikutan” lebih tepat lagi bermakna bertindak selaras dengan aturan-aturan yang ditetapkan mujtahid yag telah dipilih seeorang untuk ditiru atau diikuti. Kandungan konsep ini dirumuskan secara panjang lebar oleh Murtadha Ansari, dan pemikirannya membentuk pijakan bagi strukturisasi dan organisasi lembaga keagamaan dalam penjenjangan tidak resmi.

Terkadang terdapat “sumber taklid” tertinggi pada puncak piramid. Penjenjangan ini tercapai lewat sejenis kesepakatan tidak resmi dan alami. Kekuatan para ulama semakin menguat pada 1978 dan pasca revolusi Iran pada 1979, yang mana dewan ulama memiliki suatu lembaga sangat kuat yang dapat menyebarkan pemikiran dan perintah mereka dengan cepat ke seluruh negeri.[56]

Dengan berkembangnya kekuasaan lembaga keagamaan, timbul suatu perdebatan sampai sejauh mana ijtihad dibolehkan, yakni apakah dalam suatu situasi baru ulama pada masa itu bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam suatu cara yang baru? Menjelang tahun 1600 suatu mazhab hukum terbentuk dan menghendaki pembatasan hak melakukan penyesuaian baru syariah dan mewajibkan ulama hanya mengikuti putusan-putusan para Imam seperti yang terdapat dalam laporan-laporan yang diriwayatkan dari mereka. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab Akhbari, dan berpengaruh pada masa keruntuhan dinasti Safawi (1722) dan di sebagian besar abad ke-18.[57]

Periode sejak kejatuhan dinasti Safawi hingga berkuasanya dinasti Qajar pada penghujung abad ke-18 merupakan masa yang sulit bagi ulama Syiah Imamiyah, karena Iran menjadi sasaran para penyerbu dan penguasa Afghan yang sebagian besarnya bersimpati kepada Sunni dan mencabut beberapa hak istimewa ulama Imamiyah. Namun dipenghujung abad ke-18, suatu mazhab muncul di kalangan Syiah Imamiyah Irak yang dikenal sebagai mazhab Ushuli. Mazhab ini memandang bahwa ulama-ulama tertentu memiliki hak ijtihad, dan bahwa kaum Muslim awam mesti meniru atau mengikuti keputusan-keputusan para mujtahid maupun keputusan para Imam; bahkan setiap Muslim harus memilih seorang mujtahid untuk di-taklid-i. Di bawah Syah-Syah Qajar, mazhab ushuli sangat berpengaruh, dan ulama memperoleh kembali kekuasaan dan hak-hak istimewa yang telah hilang.[58]

Menjelang pertengahan abad ke-19 perkembangan lebih lanjut terjadi. Disadari bahwa seorang mujtahid bisa saja lebih baik dan terpelajar dari lainya dan karena itu lebih layak untuk ditiru atau diikuti. Dari kesadaran inilah muncul gagasan bahwa seharusnya terdapat “sumber taklid” (marja’`-e taqlid) tunggal yang memiliki kewenangan untuk memberikan pandangan-pandangan hukum resmi (fatwa) yang mengikat bagi seluruh pengikut Imamiyah. Marja‘-e taqlid pertama yang diterima secara luas – meski tidak secara universal – adalah Syeikh Muhammad Hasan yang tinggal di Najaf, Irak dan meninggal pada 1850. Dilanjutkan oleh seorang Iran, Murtadha Ansari (1800-1864), yang secara umum lebih diakui. Sejak wafatnya “sumber taklid” ini, tidak selalu terdapat marja’ tunggal – terakhir adalah Ayatullah Borujerdi yang meninggal pada 1961 – tetapi terkadang sekelompok ulama senior secara bersama-sama diakui sebagai “sumber-sumber taklid”.[59]

Demi memenuhi tuntutan pengkaderan ulama, maka masyarakat dan ulama-ulama syiah berinisiatif mengembangkan pusat pendidikan tradisional yang dikenal dengan hauzah yang dipusatkan dibeberapa kota suci tertentu seperti Qum dan Masyhad di Iran, serta hauzah Najaf dan hauzah Karbala di Irak. Sejak Revolusi Islam, posisi hauzah semakin kuat, bahkan para ulama yang membawahi pusat-pusat hauzah ini tergabung dalam suatu badan yang disebut Majma al-Mudarrisin. Dengan perannya yang dominant tersebut, maka ulama memiliki kekuatan ideologis ditengah masyarakat sekaligus memiliki kekuatan mobilisasi sosial yang luar biasa yang dapat berimbas pada dimensi politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.[60]

Menjadi faqih bukanlah pemberian gratis ilahiah, melainkan usaha ikhtiari yang penuh perjuangan dan pengorbanan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan, baik itu pada dimensi keilmuan, keterampilan, maupun kepribadian. Karenanya, program pendidikan yang sitematis dan integratif diperlukan untuk memberikan sarana bagi terciptanya pribadi unggul dalam komunitas Islam.

Tiga level, atau periode-periode (halaqat), diperlukan seorang calon mujtahid syiah untuk menuntaskan studinya. Tidak ada ujian ataupun batas waktu tertentu untuk menyelesaikan pelajaran. Tujuan para pelajar sangat jelas, ia harus memperoleh pelajaran yang cukup untuk menjadi seorang mujtahid, sebuah gelar “yang hanya dicapai oleh pelajar-pelajar yang paling cemerlang”. Rata-rata, dua periode kombinasi pertama memerlukan minimal waktu selama 10 tahun. Para pelajar memulainya pada usia muda, secara umum di antara 14 hingga 20 tahun.[61]

Pada level pertama disebut muqaddimah; para siswa mempelajari tata bahasa, tata kalimat (sintaksis), retorika dan logika. Dalam bidang tata bahasa di antaranya adalah karya Ibnu Hisyam (w. 761/1360) Qatrh al-Nida dan al-Ajurumiyah, sebagai ringkasan dari karya Ibnu Malik (w. 672/1273) Alfiah. Dalam bidang retorika di antaranya adalah karya Taftazani (w. 686/1287) al-Muthawwal dan al-Mukhtashar, dan Jawahir al-Balaghah karya al-Hisyam dari abad ke-14. Dalam logika, para siswa membaca Hasyiah karya Najafi (w. 981/1574), dan Syamsiyyah karya Quthb al-Din al-Razi. Dalam Ushul al-Fiqh, digunakan kitab Ma‘alim karya Hasan ibn al-Syahid al-Tsani (w. 966/1559), kitab Ushul al-Istinbath karya Haidari, dan karya Muhammad Baqir al-Shadr, al-Ma‘alim al-Jadida. Dalam Fiqh, digunakan tulisan al-‘Allamah al-Hilli (w. 726/1325) Tabsyirah dan Mukhtasar al-Naf, tulisan Muhammad Khazim al-Thabathaba‘i (w. 1337/1919) al-‘Urwah al-Wutsqa, dan karya Muhsin al-Hakim (w. 1970) Minhaj al-Shalihin.[62]

Periode kedua disebut suthuh. Selain ushul al-fiqh, dalam jenjang suthuh juga diperkenalkan studi substansi fiqih (yurisprudensi) deduktif (al-fiqh al-istidlal). Secara umum, kursus-kursus diselenggarakan berbentuk tutorial yang melibatkan 7 hingga 10 siswa, jarang-jarang lebih dari 20 orang, sesi-sesi berakhir antara setengah jam hingga satu jam. Para siswa yang absen berulang-ulang atau yang tampaknya tidak mampu melanjutkan kelas berikutnya disarankan untuk mengundurkan diri, atau kembali pada kelas yang lebih mudah. Shutuh membutuhkan tiga hingga lima tahun, terkadang lebih lama lagi. Pada akhir periode tersebut, para siswa akan dipertimbangkan sebagai seorang murahiq, yang bermakna “dewasa”. Gelar ini menunjukkan batas kemampuannya pada kedewasaan yang dituntut untuk berijtihad.[63]

Para guru, seperti juga buku-buku, bisa dipilih dengan bebas oleh para siswa, yang membiasakan dirinya sendiri dengan kalam, filsafat, tafsir, hadis, seperti halnya hukum dan ushul. Buku-buku yang digunakan dalam tahap ini, dalam fiqih adalah karya al-Sayyid al-Tsani Syarh al-Luma‘ al-Dimasyqiyyah dan Masalik al-Iljam, serta Makasib karya al-Anshari (w. 1329/1911). Dalam ushul, para siswa membaca karya-karya al-Qummi (w. 1231/1816) Qawanin, tulisan Muhammad Kazim al-Khurasani (w. 1328/1910) Kifayat, dan Rasa‘il karya al-Ansari.[64]

Periode ketiga dan paling menentukan disebut bahtsul kharij. Sistemnya, para siswa memilih untuk menghadiri kuliah-kuliah umum dari para mujtahid paling terkemuka, yang memimpin diskusi-diskusi mereka sebagaimana perkuliahan dan seminar disusun dalam suatu seri (daurah), meliputi sebuah periode berbilang bulan dan tahun. Kelas-kelas tersebut, tergantung pada keunggulan sang guru, didapati tidak hanya oleh para murahiq, tetapi juga oleh mujtahid-mujtahid yang lain. Diskusi berlangsung bebas dalam kelas, namun kuliah-kuliahnya pada umumnya sangat rumit, dan kerap membuahkan hasil berupa rangkaian buku-buku yang disusun oleh para siswa dan terkadang bahkan dipublikasikan.

Muhammad Bahr Al-Ulum menerangkan tiga derajat dalam baths al-kharij. Pada derajat pertama, yang dibentuk oleh para murid yang baru saja melengkapi studi suthuh, seseorang biasanya memaparkan suatu risalah legal dalam suatu perlakuan umum, tanpa memperdebatkan atau mempertahankan logika sekuensial naskah tersebut, dan menambahkan uraian-uaraian dari ulama lain. Sang guru, dengan demikian, akan melatih para muridnya logika dari pekerjaan yang diberikan, sekaligus pada waktu yang sama memperkenalkan mereka dengan metodenya sendiri.

Pada tahap baths al-kharij kedua, eksposisi dilakukan lebih seksama. Sebagai contoh, bagian kedua dari Kifayah karya Al-Khurasani dapat memberikan jalan bagi analisis yang panjang, yang diberi tambahan oleh Murtadha Al-Anshari dengan karyanya Rasa’il, masih ditambah pula dengan uraian-uraian Muhammad Husain Naini (w.1936). Naskah-naskah dengan demikian dipresentasikan, didiskusikan, dan guru sendiri yang akan memilih interpretasi-interpretasi yang paling menyakinkan.

Tahap ketiga, yang merupakan bagian paling maju dari kurikulum, seperti dapat diperhatikan, sang guru pada tingkat ketiga ini mutlak bebas untuk merencanakan kursusnya sendiri, memilih argumen-argumen yang disukainya, dan berakhir dengan sebuah opini baru, dan dengan pendekatan yang matang yang akan sangat berbeda dengan pendahulu-pendahulunya.[65]

Dengan menyelesaikan ketiga jenjang pendidikan tersebut, maka seorang pelajar telah menyematkan kompetensi yang diakui. Dalam kondisi ini, ia telah siap untuk berjuang dan berkarya secara kreatif mengiplementasikan keilmuan untuk diuji riruang terbuka masyarakat syiah. Di sini, ia bergerak menuju hirarki terhormat para ulama, mujtahid, dan marja’.

Terdapat dua sifat khusus Islam Syiah yang baru berkembang belakangan, yaitu adanya korps teratur dan tersusun dari ahli agama (ulama dan fukaha) dan peranan golongan itu dalam percaturan politik secara umum dan revolusi 1979 secara khusus.

Syiah memiliki lembaga yang bisa menentukan siapa yang paling terpelajar, siapa Muslim terbaik, dan siapa pemandu spiritualnya. Dengan adanya otoritas keagamaan tertinggi dalam Syiah, otoritas ini juga harus memegang kekuasaan tertinggi.

Kecenderungan umum menunjukkan, hierarki di dalam mujtahid-mujtahid merefleksikan tahap-tahap awal masa pengajaran. Murid-murid yang bangkit melewati beragam tahap masa pengajaran melalui sebuah proses yang terutama berdasar pada beraneka kriteria yang mengakui bakat/kecerdasan untuk berijtihad didasarkan pada reputasi dan pengakuan (atasnya). Sebagaimana dengan murahik menuju mujtahid, demikian pula dengan pendakian dari mujtahid rendah ke tingkat yang lebih tinggi: sang mujtahid naik melalui hierarki marja‘ìyyah lewat suatu proses yang mengombinasikan perkuliahan, seminar-seminar, dan publikasi-publikasi dalam bidang fiqih, sebagaimana pengembangan penerimaan dan dukungan dari para muqallid secara luas.[66]

Reputasi juga bermakna bahwa sebuah perbedaan dapat dilihat di antara seorang mujtahid yang sukses dan “sesungguhnya benar”, dengan ulama yang tidak begitu brilian dan kompoten dibandingkan dirinya. Ini direfleksikan dalam gelar-gelar yang dianugerahkan pada sang mujtahid, seperti Ayatullah, Hujjah al-Islam, Tsiqat Allah.[67]

Dengan demikian, untuk mendapatkan pemimpin yang diakui tertinggi tersebut “luar biasa sulit”. Berbagai proses di bawah ini diterangkan sebagai suatu tangga pengakuan, dengan tiga level:

  1. Pada dasar tangga, pilihan bebas para muqallid, yang memilih seorang mujtahid di antara pilihan lainnya dengan menyediakan dukungan, baik dalam jumlah besar (kian banyak jumlah muqallid, kian besar reputasi sang mujtahid) dan dalam intensitas taqlid mereka (yang intensitasnya dievaluasi oleh dukungan finansial dan pengabdian religius.
  2. “orang-orang yang berpenglihatan”, yaitu mereka yang, setelah melalui praktik panjang akan mengangkat seorang mujtahid menuju pada a‘lamiyya.
  3. pengakuan Ayatullah-ayatullah yang telah ada. Prosesnya panjang, rumit dan tidak pasti. Mekanismenya adalah, seperti dalam kasus akses ber-ijtihad seorang ‘alim yang tengah menempuh pendidikannya, bergantung pada tujuan reputasi yang samar-samar.

[1] Keterangan tentang Iran ini banyak disadur dari ensiklopedi Britannica dan dari internet http// Id.wikepedia.org.

[2] Media (Dalam Bahasa Kurdi disebut Medya, Mêdî atau Mad; dan dalam Bahasa Persia, Mādā) adalah suku Iran purba yang tingal di kawasan Teheran, Hamedan, Azarbaijan, Provinsi Isfahan Utara dan Zanjan. Bangsa ini juga dikenal sebagai Medea oleh orang Yunani. Pada abad ke-6 SM, bangsa Media berhasil meluaskan kekaisaran mereka dari Arran (Azerbaijan) hingga ke Asia Tengah dan Afghanistan. Medes telah dinyatakan sebagai pendiri negara dan kekaisaran Iran/Persia, Kekaisaran Media ini berlangsung sejak 728-550 SM.

[3] Cyrus Agung merupakan pendiri Kekaisaran Achaemenid (648–330 SM). Salah satu gagasan monumental Cyrus Agung adalah membuat undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan, yang ditulis di atas artefak yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Ia juga merupakan raja pertama yang memakai gelar Agung dan juga Shah Iran. Pada masa kepemimpinannya, di daerah-daerah taklukannya dilarang perbudakan. Gagasan ini kemudian memberi dampak yang besar pada peradaban-peradaban manusia setelah zamannya

[4]Kekaisaran Parthia bermula dengan Dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga turut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal abad ketiga Masehi dan juga Mesopotamia antara tahun 150 SM dan 224 M. Kekaisaran Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Kekaisaran Parthia tegak selama lima abad (Berakhir pada tahun 224 M,) dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sassania.

[5] Kekaisaran Sasanid didirikan oleh Ardashir I yang kemudian menjadi Syah atau rajanya yang pertama. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II (590-628) pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sassanid menamakan kekaisaran mereka Erānshahr (atau Iranshæhr, “Penguasaan Orang Arya”).

[6] Dalam sejarah masuknya Islam ke Persia di awali, dengan peperangan al-Qādisiyyah (632 M) di Hilla, Iraq. Pasukan Sassanid dipimpin Jenderal Rostam Farrokhzād mengalami kekalahan dan akhirnya ini memberi jalan masuk pasukan Islam atas Persia. Pengaruh dan kebudayaan Persia kemudian diteruskan setelah pemelukan Islam oleh bangsa Persia. Dinasti Islam bertahan sekitan tujuh abad lamanya (640-1400 M)

[7] Nama Iran diambil dari nama ras kebanggaan Syah Iran yaitu Arya, sehingga bermakna ‘tanah Bangsa Arya’.

[8] Menurut Seyyed Hossein Nasr persentasi syiah di dunia bukan 8 %, tapi mencapai 13 %. Beberapa negara berpenduduk mayoritas syiah seperti Iran (90 %), Irak (70 %), Azerbaijan, Bahrain, dan Libanon. Sementara India, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Arab Saudi, Turki, negara-negara Teluk Persia dan Afrika Timur, Asia Tengah, termasuk Indonesia, syiah menjadi minoritas. Lihat Seyyed Hossein Nasr. The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan. (Bandung: Mizan, 2003), h.79. Nasir Tamara, Agama dan Revolusi di Iran: Peranan Aliran Syiah sebagai Ideologi Revolusi. dalam Al-Chaidar. ed. Islam, Fundamentalisme & Ideologi Revolusi. (Madani Press, 2000), h. 45.

[9] William Mongomery Watt. Fundamentalisme Islam dan Modernitas. Terj. Taufiq Adnan Amal. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 263. Bandingkan dengan Olivier Roy. Gagalnya Islam Politik. (Jakarta: Serambi, 1992), h. 211-212.

[10] Disarikan dari Sayid Muhammad al-Musawi. Mazhab Syiah. (Bandung: Muthahhari Press, 2005), h. 63-65.

[11] Untuk mengetahui sejarah Iran pra abad keenam belas dapat dibaca dalam Vladinir Minorski. Iran: Oposisi, Kesyahidan dan Pemberontakan. dalam Gustave L. Von Grunebaum. Islam Kesatuan Dalam Keragaman. (Jakarta: Karya Unipres, 1975), h. 211-237.

[12] Oliver Roy. Gagalnya, h. 210-211.

[13] John L. Esposito. Ancaman Islam: Mitos atau Realitas. Terj. Alwiyah Abdurrahman. (Bandung: Mizan, 1995), h. 114. Dilip Hiro. Iran Under the Ayatollahs. (New York: Routledge Kegan Paul Inc. in association with Methuen Inch, 1987), h. 15.

[14] Ada beberapa faktor yang menyebabkan ulama Syiah lebih mandiri, diantaranya: Pertama, pengelolaan zakat dan khumus (bagian seperlima dari pendapatan tertentu) umat secara langsung oleh para mujtahid dari. Zakat itu digunakan untuk membiayai banyak lembaga dan pelayanan luas dalam bidang pendidikan dan sosial. Sistem zakat dan khumus serta wakaf juga menjamin otonomi keuangan, dan karena itu menjadi otonomi politik dari para ulama terhadap penguasa negara. Kedua, hierarki dan kekuasaan ulamanya lintas geografis, artinya tidak terbatas pada wilayah Iran saja.

[15] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 264

[16] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 264.

[17] Disadur dari ensiklopedi Britannica dan dari internet http// Id.wikepedia.org.

[18] Azyumardi Azra. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 67.

[19] Tentang kehidupan dan pemikiran politik Ali Syariati dapat dilihat dalam Ali Rahnema. Ali Syariati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner (Jakarta: Erlangga, 2002).

[20] Salah satu gaya penulisan Syariati adalah sebagai berikut: “Kemudian Isa (as) muncul. Ia menghapuskan agama Yahudi dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Namun kaisar mengubah namanya menjadi Paus, para rabbi Yahudi digantikan dengan pendeta-pendeta Kristen, para senator Romawi yang lama menjadi pendeta dan kardinal-kardinal Vatikan, tempat tersebut dinamakan gereja dan Jupiter berperilaku seperti Isa.” Yang ditandaskan Syariati di sini adalah bahwa sekalipun terjadi perubahan besar-besaran dalam nama-nama dan gagasan-gagasan, namun pemegang-pemegang kekuasaan tetap berkuasa; dan barangkali yang terutama ada dalam benaknya adalah lembaga keagamaan Iran yang dipandangnya tidak mampu bertindak efektif menentang penindasan. Ia menyadari bahwa seluruh gerakan pembebasan di dunia berjuang menentang penindas-penindas kolonialis dan neo kolonialis yang sama. Ia memandang bahwa Islam sejati terikat untuk menegakkan keadilan sosial dengan jalan menentang seluruh bentuk kekuatan yang menindas; dan ia memberi pijakan islami untuk gagasannya ini dengan menggunakan istilah al-Qur’an “yang tertindas” (mustad’afin) serta dengan menyeru kaum muslimin mengemban tugas tradisionalnya “Amar ma’ruf nahi munkar”, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lihat: William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 277-278.

[21] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 278.

[22] Ali Rahnema. Ali Syariati, h. 10.

[23] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 276.

[24] Revolusi konstitusional adalah desakan untuk melakukan perubahan konstitusi (UUD) di Iran. Hal ini terjadi, karena adanya gagasan bahwa tata negara dan pemerintahan harus didasarkan kepada UUD yang menjamin hak-hak dan martabat warga dan membatasi wewenang kepala negara (pemerintah). Gerakan ini memuncak pada 1905-1906 dan berhasil memaksa Syah menerima UUD yang menciptakan sistem parlementer. UUD tersebut menggabungkan dua tradisi yang berbeda: mengambil UUD revolusi Perancis sebagai model, dan menyatakan Islam sebagai agama resmi, mewajibkan penerapan syariat, dan menciptakan sebuah majelis untuk menilai kesesuaian undang-undang baru dengan syariat.

[25] Protes dan perlawanan terhadap rezim dan tata negara yang mapan dengan merujuk kepada Islam merupakan gejala yang tampak dibanyak negara, terutama dalam bentuk berbagai gerakan yang lazim dicap sebagai “fundamentalis” atau “islamis” pada periode dasawarsa terakhir. Salah satu ciri khas perlawanan tersebut di Iran adalah peran lembaga ulama, sedangkan gerakan perlawanan seperti itu di negara lain biasanya dilakukan oleh orang awam atau bukan ulama. Lihat Seyyed Hossein Nasr. ed. Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam. (Bandung: Mizan, 2003), h. 29.

[26] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 272.

[27] Hamid Enayat. Reaksi Politik Sunni Syiah. (Bandung: Penerbit Pusaka, 1988), h.254.

[28] Hamid Enayat. Reaksi, h. 254.

[29] Hamid Enayat. Reaksi, h. 254.

[30] John L. Esposito. Ancaman, h. 116.

[31] John L. Esposito. Ancaman, h. 117 . dan lihat Dilip Hiro. Iran, h. 30.

[32] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 278.

[33] Syariati menolak pandangan tradisional bahwa Muslim awam harus pasif secara politis ketika menanti kedatangan Imam Mahdi. Menurutnya, mereka sebaliknya harus siap mengikuti bimbingan “orang-orang suci yang bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, yang mewakili kepemimpinan Imam” dan berupaya menegakkan keadilan sosial serta pembaruan-pembaruan lainnya. Orang-orang yang dapat memberi bimbingan dalam hal ini bukanlah ulama-ulama resmi – yang dkritiknya secara pedas – tetapi “para pemikir yang tercerahkan” (raufsyanfikr). Ia juga memberikan interpretsi baru tentang dasar kesyahidan Imam Husain. Baginya, ia tidak lagi sekedar perantara yang dapat menolong seseorang memikul beban penderitaan: namun ia adalah panutan agung yang berjuang dan mengorbankan nyawa nya tidak hanya untuk memulihkan kekuasaan keluarga nabi (ahlul Bayt), tetapi juga untuk menegakkan keadilan sosial bagi orang-orang tertindas di seluruh dunia. Lihat: William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 277-278.

[34] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 278.

[35] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 31-32.

[36] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 32.

[37] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[38] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[39] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[40] William Motgomery Watt. Fundamentalisme, h. 33.

[41] Lihat Syaifan Nur. Filsafat, h 2; lihat juga Seyyed Hossein Nasr. Pengantar, h 22; Seyyed Hossein Nasr. Intelektual, h 69-74. Seyyed Hossein Nasr. Pengantar ke Tradisi, h 56; Jalaluddin Rakhmat. Hikmah Muta’aliyah: Filsafat Islam Pasca Ibn Rusyd, dalam Hasan Bakti Nasution. Hikmah Muta’aliyah: Pengantar Filsafat Islam Kontemporer. (Bandung: Citapustaka Media, 2006), xii-xiv.

[42] Beliau lahir di wilayah Fars (Syiraz), Iran Selatan. Setelah merampungkan studinya di Syiraz dan Isfahan, beliau melakukan latihan ruhani di desa Kahak, dekat kota Qom. Hasil latihan ruhani tersebut telah melahirkan sebuah sistem filsafat Islam yang lebih canggih, yang dikenal dengan Hikmah Muta’aliyah. Beliau pun kemudian mengajarkan filsafatnya tersebut di Syiraz, kampung halamannya hingga wafat pada tahun 1640 M. Filsafatnya merupakan sintesis final antara Masya’iyah, Isyraqiyah, ‘Irfan, dan Kalam. Pada dasarnya, ada tiga prinsip utama yang mendasari pemikiran Mulla Shadra, yang dikenal Hikmah Muta’aliyah ini antara lain: Illuminasi intelektual (kasyf, zauq, atau isyraq), penalaran atau pembuktian rasional (aql, burhan, atau istidlal), dan agama atau wahyu (syar’i atau wahy). Beliau pun telah berhasil mensintesakan antara ketiga prinsip tersebut. Lihat Syaifan Nur. Filsafat, h 5.

[43] Seyyed Hossein Nasr. Intelektual, h 84.

[44] Syaifan Nur. Filsafat, h 32; Seyyed Hossein Nasr, Intelektual, h 77.

[45] Syaifan Nur. Filsafat Wujud Mulla Shadra. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h 7.

[46] Seyyed Hossein Nasr. Intelektual, h 85.

[47] Lebih lanjut nama-nama filosof pewaris intelektual Persia lihat Muhsin Labib. Para Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra. (Jakarta: Lentera, 2005), h. 56.

[48] Muhsin Labib. Filosof, h 56. Menurut Seyyed Hossein Nasr, pada paruh abad ke-20 ini (1950-an), ketertarikan pada filsafat Sadra kembali mengemuka dan terus berlangsung hingga kini terlebih lagi setelah masuknya pemikiran asing dan filsafat Barat mewarnai Persia. Lihat Seyed Hossein Nasr. Intelektual, h. 86.

[49] Baca: Seyyed Hossein Nasr. Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996); Sayyed Hossein Nasr. Pengantar ke Tradisi Mistis, dalam Jurnal Al Huda, Vol. II, No. 4, 2001, h 53-59; Seyyed Hossein Nasr. Pengantar, dalam Mehdi Ha’eri Yazdi. Menghadirkan Cahaya Tuhan; Epistemologi Illuminasionis dalam Filsafat Islam. (Bandung: Mizan, 2003), h 21-30; Seyyed Hossein Nasr. Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam. (Yogyakarta: Ircisod, 2005), h 103.

[50] Muhsin Labib. Filosof, h 56.

[51] Muhsin Labib. Hawzah, h 161.

[52] Muhsin Labib. Hawzah, h 162.

[53] Muhsin Labib. Hawzah, h 162.

[54] Muhsin Labib. Hawzah, h. 161-163.

[55] Muhsin Labib. Hawzah, h. 161.

[56] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 271. Olivier Roy, Gagalnya, h. 213.

[57] William Motgomery Watt. Fundamentalisme, h. 268-269.

[58] William Montgomery Watt. Fundamentalisme, h. 269. Dilip Hiro, Iran, h. 15-16.

[59] William Motgomery Watt. Fundamentalisme, h. 269.

[60] Lihat Ira Lapidus. Sejarah, h 32-33.

[61] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[62] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[63] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[64] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[65] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 65.

[66] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 89.

[67] Chibli Mallat. Menyegarkan, h. 89.

saudaraku…..

PENDAHULUAN

Persoalan negara Islam sebenarnya disepakati sebagai salah satu persoalan penting dalam Islam baik dari sisi akidah terlebih dalam studi fiqh. Bahkan semua ahli ittifaq, suatu petaka besar bagi masyarakat, hidup dalam rimba kehidupan tanpa aturan dan pemimpin. Sebab itu, perbincangan Negara Islam, meskipun bukan hal yang baru, namun tak pernah layu dan beku perbincangannya sejak masa klasik hingga abad ke-21 ini.

Terlebih lagi, belakangan ini, muncul kembali gerakan-gerakan secara sporadis menggaungkan pentingnya implementasi khilafah Islamiyyah (pemerintahan Islam) dalam kehidupan nyata dewasa ini. Apapun motivasinya, hal ini paling tidak menunjukkan bahwa kaum muslimin masih memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan Islam sebagai agama yang tak pernah ketinggalan zaman. Atau, mungkin pula, kegerahan terhadap realitas politik yang terjadi saat ini membuat sekelompok pecinta Islam ini ingin bernostalgia dalam alam imajinal akan kedamaian Khilafah Islamiyah yang menjanjikan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Namun, sebagai sikap ilmiah, fenomena ini tidak dapat dipahami hanya dengan bahasa dukungan atau penolakan, melainkan mengkritisinya dengan cermat dan argumentative.

Memang diantara yang menjadi permasalahan yang sangat krusial dari dahulu sampai sekarang—bahkan ­­semakin hangat dan memuncak—serta dapat memancing debat dan kontroversi, baik dalam literatur Islam ataupun kajian politik dan dinamika budaya kekuasaan adalah “bagaimana membentuk suatu pemerintahan Islam yang dapat menata keharmonisan hubungan antara agama dan politik (negara)?

NEGARA ISLAM, ADAKAH?

Secara pemikiran, paling tidak dalam sejarahnya ada empat mazhab yang diajukan dalam memahami hubungan antara politik dan agama, sebagai berikut :

  1. Konflik, yaitu pandangan yang menganggap politik dan agama adalah dua kutub yang bertentangan dan saling menghancurkan satu dengan lainnya.
  2. Independensi, yaitu para pemikir yang berkeyakinan bahwa politik dan agama memiliki kemandirian masing-masing dan terpisah dikarenakan berurusan dengan wilayah yang berbeda. Jika beroperasi pada wilayahnya masing-masing, maka tidak akan terjadi konflik.
  3. Dialog, yang berpendapat bahwa politik dan agama adalah mitra dalam melakukan refleksi kritis atas berbagai persoalan dengan tetap menghormati integritas masing-masing.
  4. Integrasi, yaitu pandangan yang bersikap baik terhadap politik dan agama dan melihatnya sebagai kesatuan yang terpadu secara sistematis dan ekstensif dalam menata kehidupan di dunia ini.[1]

Untuk itulah, maka membicarakan politik Islam tampaknya tidak bisa lepas dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan normative dan pendekatan empiris-historis, serta nalar dan kajian pemikiran para ulama dan cendekiawan Islam. [2]

Secara normative, diakui teks-teks wahyu tidak memberikan secara gamblang dan spesipik konsep daulah islamiyah (Negara Islam), bahkan suatu kesia-siaan mencarinya secara tersurat dan eksplisit dalam al-Quran dan sunnah. Karena, meskipun konsep masyarakat politik didasarkan pada ajaran kitab suci, tetapi sejak semula al-Quran tidak memberikan konsep tentang Negara, melainkan konsep tentang masyarakat. Harus diingat pula, al-Quran lebih bersifat simbolik daripada deskriptif dan karena itu validitas dan vitalitasnya terletak pada interpretasi dan reinterpretasi simbol-simbol ini, sesuai dengan perubahan-perubahan situasi ruang dan waktu.[3]

Jadi, al-Quran hanya memberikan konsep tentang masyarakat, bukan pemerintahan. Al-Quran berangkat dari kesadaran sejarah dan pendekatannya bersifat temporal, namun juga memperhatikan nuansa spasial. Perintah-perintah al-Quran, disamping bersifat multi-dimensional juga bersifat transendental. Jika dilihat dalam konteks yang tepat, tidak ada dalam al-Quran sesuatu yang tidak berlaku. Artinya, validitas al-Quran tetap terjaga dalam kerangka spasio-temporal, dimana terasa ada ketegangan antara yang eksistensial dan yang transendental. Uniknya, dari ketegangan itulah dorongan ke arah kemajuan dan gerakan kreatif dapat terpenuhi.[4]

Namun, perlu pula ditegaskan, ketiadaan detail-detail teori Negara dalam al-Quran bukan berarti pembicaraan politik tidak terkandung di dalamnya—karena hal itu tidak sesuai dengan kesempurnaan Islam dan kitab-Nya—hanya saja tinggal kemampuan kita untuk menggali kandungan al-Quran dalam ayat-ayatnya yang “tersirat” maupun yang “tersuruk”. Sebagai misal, memang tidak ada kata daulah dalam al-Quran, namun banyak konsep lain yang menunjukkan perspektif politik Islam dalam pemerintahan atau negara yaitu hukumah, Imamah, Imarah, khilafah, mulkiyah dan wilayah, dan lainnya yang secara implisit mengandung makna sebuah pengelolaan negara.[5]

Dilain pihak, kritik juga sering diajukan dengan dasar analisis empiris-historis baik terhadap masa lalu maupun masa kini, maka akan terkesan pula kesulitan dan kemusykilan seputar konsepsi pemerintahan Islam. Mengacu pada masa klasik, seperti dinyatakan Husein Haikal, model Pemerintahan Islam memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, model pemerintahan keempat khulafa al-rasyidin berbeda, begitu pula dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani-Bani lainnya. Jadi, rasanya memang tidak mudah untuk memilih satu sistem di antara semua sistem tersebut, kita perlu menelitinya. Pada hakekatnya, kata Haikal, sistem pemerintahan itu tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip, melainkan juga oleh lingkungan tersebut, dan oleh perkembangan pemikiran serta ilmu pengetahuan manusia.[6]

Demikian pula, jika kita mengamati masa kini, kita akan melihat bahwa diantara Negara-negara Islam yang ada sekarang, pemerintahannya tidaklah identik dengan pemerintahan Islam, tetapi lebih cenderung berbentuk monarki atau kerajaan dan republik. Arab Saudi, Maroko, dan Yordania misalnya adalah Negara dengan pemerintahan monarki. Arab Saudi dengan sistem monarki murni, sedangkan Maroko dan Yordania adalah monarki berkonstitusi (constitutional monarchy). Adapun Mesir, jika dilihat dari undang-undangnya dapat disimpulkan sebagai Negara sosialis demokratis, dan hal ini juga terlihat pada Negara-negara Islam lain seperti al-Jazair, Irak, dan Suria. Sementara itu Turki dengan tegas menyatakan sebagai negara sekuler, sedangkan Pakistan dan Iran yang menyandang dengan resmi predikat “Islam” (berbentuk republic—pen), tidak menjamin di dalam konstitusinya akan kepastian mengikuti ajaran al-Quran dan sunnah secara universal. Memang Iran, mungkin satu-satunya negara yang harus dikecualikan, karena ia menerapkan suatu sistem yang didasarkan atas konsepsi yang sama sekali baru dan unik yaitu Wilayat al-Faqih.[7] Adapun Indonesia sendiri, Negara yang mayoritas Islam menganut sistem demokrasi Pancasila.

Meskipun begitu, menafikan adanya Negara Islam dengan menggunakan data-data di atas bukanlah pula tindakan yang adil, apalagi dengan standar yang kabur dan penuh bias apologetik. Karena, untuk berkaca dari tarikh atau sirah Islam, maka yang pertama dan utama dijadikan rujukan adalah sirah nabawiyah.

Dari sirah nabawiyah, kita melihat secara nyata bahwa beliau telah mendirikan suatu komunitas politik dalam wilayah territorial yang jelas yakni Madinah. Sebagai misal, perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah bukanlah tindakan tanpa tujuan, melainkan tindakan yang sangat erat berkaitan dengan propaganda politik. Sebab, nama merupakan sebuah identitas penting untuk mengukuhkan keberadaannya, seperti sumpah pemuda 1928 yang pernah terjadi di Republik ini untuk mengukuhkan nama Indonesia.

Bahkan, jika kita menggunakan standar dunia modern saat ini, maka dapat dipastikan bahwa apa yang diciptakan Nabi di Madinah jelas-jelas merupakan sebuah Negara yang berdaulat.[8] Karena di sana ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada wilayahnya, dan ada hukum yang mengaturnya, bahkan ada pengakuan dari negara-negara adikuasa saat itu (Persia dan Romawi). Jika yang didirikan Nabi ini bukan Negara Islam, maka Negara apakah namanya?

Selanjutnya, jika kita menelaah pemikiran yang berkembang dalam Islam, maka telah banyak ditulis buku yang menginformasikan suatu formulasi pemikiran Islam dalam menanggapi isu Negara Islam. Seperti adakah Negara Islam? Jika ada, apakah kita diperintahkan mendirikan negara Islam? bentuk negara yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh Islam? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangatlah variatif, tergantung dari perspektif yang dipergunakan untuk meresponnya. Namun setidaknya ada tiga artikulasi dalam pemikiran politik Islam untuk menghubungkan agama dan Negara, yaitu :

  1. Islam dan politik tidak itu tidak bisa dipisahkan
  2. Islam dan politik itu bisa dipisahkan
  3. Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang erat, akan tetapi bentuk hubungannya tidak bersifat legal-formalistik, tetapi substansialistik.[9]

Di bawah ini akan coba dielaborasi secara singkat ketiga artikulasi pemikiran tersebut untuk mendapatkan gambaran utuh akan fenomena pergolakan pemikiran politik Islam kontemporer. Untuk mempermudah pembahasan saya akan mendudukkannya pada dua paradigma: paradigma integralisme politik Islam dan paradigma sekularisme/ substansialisme politik Islam.

 

PARADIGMA PERTAMA:

INTEGRALISME POLITIK ISLAM

Di masa modern, dua wajah saling menentang mengemuka dalam  pemikiran politik Islam.  Disatu kubu para pemikir mengedepankan bahwa agama (Islam) dan negara merupakan satu kesatuan yang integralistik sehingga meninggalkan salah satunya akan mengakibatkan bencana di kehidupan ini. Pengabaian terhadap Politik Islam (Negara Islam) sama dengan pembiaran terhadap syariat ilahiah. Kutub ini umumnya disebut penganut paradigma Integralisme (disebut juga fundamentalisme atau islamisme).

Bagi kelompok ini, Islam adalah agama paripurna yang tidak menyisakan satu pokok bahasan apa pun, termasuk urusan politik. Hal ini telah ditegaskan secara jelas oleh al-Quran, diantaranya :

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Q.S. al-Maidah: 3)

Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhan-lah mereka dihimpunkan.” (Q.S. al-An’am: 38)

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (Q.S. al-Nahl: 89)

Begitu pula persoalan politik dan Negara telah mendapat penegasan jelas dari al-Quran. Kata-kata kunci dalam al-Quran dan tradisi Islam seperti khilafah, hukm, ummah, imamah, imarah, wilayah, dan lainnya, menjadi acuan penting mereka untuk merumuskan konsepsi ideal pemerintahan atau Negara Islam.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulul amri yang berada diantara kamu. Jika kamu bertikai tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu yang baik dan berakibat yang sebaik-baiknya.” (Q.S. al-Nisa: 59)

Dialah yang menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi” (Q.S. Fathir: 39).

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan amanah itu kepada ahlinya”. (Q.S. al-Nisa: 58)

“ Sesungguhnya Aku  hendak  menjadikan  seorang Khalifah di muka bumi.” (Q.S. al-Baqarah: 30)

Sesungguhnya  Aku akan menjadikanmu Imam bagi  seluruh  manusia. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah : 124).

“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal shaleh (kebaikan), bahwa Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi, Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah..” (QS. An-Nur : 55).

Ayat-ayat tersebut, meskipun tidak secara rinci merumuskan teori politik Islam, tetapi dengan jelas mengisyaratkan perintah untuk mendirikan Negara dan melaksanakan hukum-hukum Islam baik yang bersifat individual maupun sosial kemasyarakatan, ibadah maupun muamalah. Bahkan dengan kreatif para ulama dan cendekiawan Islam telah merumuskan suatu teori politik Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang dikenal dengan fiqih siyasah.

Jadi, sesuai paradigma integralisme, agama sempurna berisi semua pengajaran yang terus menerus diperlukan bagi keselamatan manusia. Secara rasional diakui bahwa tidaklah berlebihan dikatakan jika agama Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang tetap, menyeluruh, dan kekal. Adapun persoalan bahwa agama tersebut tidak menyuguhkan elemen-elemen yang berubah-ubah, parsial, dan mungkin, maka dari sudut pandang rasional, hal itu bukanlah dianggap sebagai kekurangan.[10]

Untuk itu ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pandangan dunia, sistem, mekanisme dan hukum. Keempat hal ini memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dalam tata politik Islam, yang bisa diuraikan sebagai berikut :

“Manifestasi setiap pandangan dunia dalam masing-masing bidang kehidupan manusia adalah sistemnya dalam bidang-bidang yang dimaksud. Sistem ini memuat sejumlah komponen yang tidak berubah dan universal. Dan atas dasar beberapa ‘dasar pandangan’, [sistem dimaksud] mengajukan seperangkat institusi tetap guna meraih apa yang dicita-citakan. Institusi-institusi tetap dalam keadaan-keadaan tertentu membentuk sebuah mekanisme yang menciptakan seperangkat institusi kondisional dan bersifat dependen (tidak mandiri). Dasar pandangan dan institusi termanifestasi dalam ‘hukum-hukum tetap’, sementara pengaruh institusi situasional ditemukan dalam ‘hukum-hukum tidak tetap’.[11]

 

Ismail Raji al-Faruqi, salah seorang pemikir kawakan Islam, menegaskan bahwa Islam memiliki konsep kekhilafahan sebagai bentuk Negara Islam. Menurutnya, al-khilafah atau al-imamah merupakan prasyarat mutlak (condition sine qua non) bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. Secara internal, khilafah merupakan justifikasi bagi penegakan syariah, sedangkan secara eksternal merupakan pengejawantahan kekuasaan untuk kesejahteraan dan kedamaian umat guna mewujudkan tata dunia baru yang berorientasi kepada keadilan dan kedamaian di muka bumi.[12]

Lebih lanjut menurut al-Faruqi, al-khilafah adalah tatanan sosial yang merupakan aktualisasi dari keinginan Allah terhadap kaum muslim, untuk mengatur diri mereka dan memakmurkan bumi ini sebaik mungkin dalam kerangka ilahiah; membangun kebudayaan dan peradaban; dan menambah nilai bagi kosmos.  Pembentukan Negara merupakan perintah syariah, karena tanpa Negara unsur-unsur syariah tidak telaksana dengan baik bahkan akan cenderung diabaikan.[13]

Untuk meletakkan basis teorinya, al-Faruqi mengungkapkan beberapa ciri Negara Islam yaitu kedaulatan ditangan Tuhan, berlandaskan hukum Islam, partisipasi menyeluruh warga negara, bersifat pemerintahan universal, egalitarian, dan menghargai kebebasan beragama.[14]

Begitu pula Sayid Muhammad Baqir Sadr, menganggap bahwa membentuk sebuah Negara Islam adalah sebuah keharusan untuk implementasi hukum-hukum ilahi dan aktualisasi potensi kemanusiaan dalam memakmurkan bumi. Dalam bukunya Intoduction to Islamic Political System, Baqir Sadr menegaskan bahwa membangun konsepsi teoritis sebagai basis untuk menerapkan pemerintahan Islam merupakan anjuran syariah yang sangat jelas. Ia menulis :

“Mengkaji pemerintahan Islam merupakan suatu kewajiban dalam agama. Pemerintahan Islam mengimplementasikan aturan Allah di muka bumi sekaligus sebagai sarana pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah Allah… Kajian tentang pemerintahan Islam menggunakan rujukan tersendiri dalam bidang kebudayaan yang secara mendasar dapat membangkitkan semangat sosial yang sangat luar biasa.”[15]

Dukungan Ayatullah Baqir Sadr, terhadap pemerintahan Islam terlihat dari sikapnya mendukung penuh pendirian Republik Islam Iran.[16] Bukan hanya itu, ia menawarkan suatu sistem dan prinsip-prinsip bagi pendirian Republik Islam dengan cukup detail dan praktis, diantaranya adalah bahwa kekuasaan mutlak milik Allah, perintah-perintah Islam menjadi landasan perundang-undangan dalam Republik Islam, masyarakat memepercayakan keuasaan legislative dan eksekutif serta bertanggung jawab untuk menghukumi mereka berdasarkan hukum Islam, Wali faqih secara resmi mewakili Islam dan menjadi wakil Imam Mahdi.[17]

Pemikir integralisme lainya, Said Hawwa bahkan dengan tegas menyatakan bahwa persoalan politik dan pemerintahan Islam adalah termasuk hal yang badihiyat (aksiomatik) dan tidak dapat di tawar-tawar lagi. Sebab, Islam adalah suatu sitem yang sempurna dan lengkap serta mencakup semua sistem politik, ekonomi, sosial, dan moral. Oleh karenanya, mengabaikan atau melupakan sebagian dari sistem Islam berarti menghalangi perjalanan seluruh sistem Islam itu sendiri. Begitu pula, menegakkan politik yang tidak didasarkan pada Islam merupakan hambatan dan sekaligus tantangan nyata terhadap sistem Islam. Sehingga, orang-orang yang menganjurkan pemisahan Islam dari urusan politik, berarti telah menyingkirkan dan menyimpangkan Islam dari posisinya yang benar, tegas Said Hawwa.[18]

Selain itu, kaum muslimin diperintahkan untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi, dan hal itu mengharuskan kaum muslimin menjadi penguasa dan mendirikan pemerintahan Islam. Pemerintahan tersebut bersifat tunggal dan universal dalam satu sekutu, satu jemaah, dan satu kepemimpinan.[19]

Dengan penuh kesungguhan dan menganggap Barat sebagai kaum kafir, munafiqin, dan fasiqin, Hawwa menegaskan :

“Kami yakin seyakin-yakinnya—meskipun situasi dan kondisi yang dilalui terlalu sulit dan keras—Negara Islam Internasional (Daulah Islamiyah al-Alamiah) pasti akan tegak dan dunia akan menyaksikannya sebagai kenyataan—dengan izin Allah—dan kami akan bekerja dengan penuh keyakinan yang dalam, untuk tegaknya negara ini dan memajukan langkah-langkah kami. Sebab suatu pertempuran yang dipimpin oleh Allah swt pasti akan mendapat kemenangan, bila mereka menunaikan hak Allah . Dan saya nyatakan kepada orang-orang kafir akan firman Allah, ‘Jika kamu menghina kami, maka kami akan menghinakan kamu sebagaimana kamu menghina’. (Q.S. Hud: 38)”[20]

Selaras dengan Hawa, adalah Muhammad Asad—pemikir Pakistan asal Polandia yang bernama asli Leopold Weiss—yang menyayangkan banyaknya pemikir dan ulama-ulama Islam yang terpengaruh pikiran Barat sekular sehingga bercita-cita membangun negara sekular dan memandang pendirian Negara Islam sebagi hal yang ketinggalan zaman, reaksioner, dan utopis (mustahil). Padahal, kata Asad, negara sekular tidak akan dapat memberikan kedamaian dan melenyapkan kekacauan. Sedangkan, suatu pemerintahan yang dibina atas dasar-dasar agama, akan memberikan pandangan lebih luas dan lebih baik terhadap kesejahteraan bangsa.[21] Karena itu, bagi Asad, membentuk Negara Islam adalah tanggung jawab kita semua.[22]

Untuk merealisasikannya, dengan penuh kesungguhan—disamping tuntutan pendirian Negara Pakistan— Asad merumuskan sistem politik Islam dalam karyanya Islamic Constitution Making sebagai panduan untuk mendirikan Negara Islam. Menurutnya, Negara diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita Islam, yaitu menciptakan perkembangan masyarakat yang menjalankan persamaan hak dan keadilan, menegakkan kebenaran dan menentang kesalahan, serta menjelmakan keadilan sosial yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia lahir ataupun batin berdasarkan hukum Islam.[23]

Dalam bentuk gerakan, kalangan integralisme atau fundamentalisme telah membangun suatu jaringan internasional sebagai ikhtiar mengimplementasikan gagasan Negara Islam. Diantaranya kita mengenal gerakan Ikhwan al-Muslimun di Mesir, Jamaat Islami di Pakistan, PAS di Malaysia, FIS di Al-Jazair, Taliban di Afghanistan dan NII di Indonesia.

Ikhwan al-Muslimun didirikan oleh Hasan al-Banna pada 1928 diakibatkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berkembang di Mesir. Meskipun awalnya hanya merupakan gerakan edukatif dan sosial, namun perlahan-lahan ia menjadi gerakan ideologis, terutama pasca muktamar ke-5 Ikhwan pada tahun 1938, yang menandaskan prinsip-prinsip penting, diantaranya :

  1. Inklusivitas Islam yang menekankan Islam adalah agama dan Negara, ibadah dan jihad, ketaatan dan perintah, kitab dan pedang.
  2. Islam harus dikembalikan kepada ajaran-ajaran awalnya dari al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami oleh sahabat nabi dan generasi salaf.
  3. Pan-Islam yang menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang satu dan tanah air Islam adalah tanah air yang satu.
  4. Konsep khilafah dipahami sebagaimana sebelumnya sebagai simbol kesatuan Islam.
  5. Pemerintahan Islam merupakan ajaran dasar dalam Islam.[24]

Perkembangan pesat Ikhwan menjadikannya gerakan ideologis sekaligus politis yang mengancam pemerintahan masa itu sehingga dianggap sebagai organisasi terlarang. Hal ini karena organisasi tersebut menerapkan dua program penting. Pertama, internasionalisasi gerakan yang menekankan perjuangan membebaskan tanah air Islam di seluruh dunia dari cengkraman penguasa asing. Kedua, Meruntuhkan pemerintahan Mesir yang sedang berkuasa, dan membentuk Negara Islam yang merdeka di Mesir dengan seluruh unsur-unsurnya.[25]

Selain al-Banna, ideologi penting Ikhwan al-Muslimun adalah Sayid Quthb. Tulisan-tulisannya yang banyak menyoroti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, telah menjadi bacaan wajib para kader-kader dan anggota Ikhwan al-Muslimun. Hasilnya, lahir sebuah militansi dan radikalisme Islam yang menjadi arus baru melawan gerakan modernis, liberal, dan sekular Mesir.

Pembagian resmi wilayah menjadi dua kutub: wilayah Islam dan wilayah kafir, atau Islam dan jahiliyah, memberikan inspirasi bagi gerakan radikal Ikhwan untuk menumbangkan setiap bentuk pemerintahan yang ada dan mendirikan sebuah Negara yang benar-benar islami. [26] Akibat keyakinan, sikap, dan perjuangannya, ia ‘dihadiahi’ untuk mengakhiri hidupnya di tiang gantungan.

Pengaruh Sayid Quthb, dalam titik ekstrimnya juga tercermin dalam karya-karya ideologis dan tindakan Syukri Musthafa, pimpinan organisasi Jamaat al-Muslimin. Baginya, Negara Islam yang harus ditegakkan adalah menurut ketentuan dan model Nabi Muhammad saaw. Sebagai basis ideologis, Syukri menggariskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Pendekatan Islam – Islam telah terasing. Masyarakat-masyarakat yang ada akan runtuh, Islam akan mengalami pencerahan yang ditimbulkan oleh suatu kelompok elite yang dipercaya akan melompat dari bukit-bukit Yaman sembari menghunus pedang.
  2. Hijrah. Perlunya meninggalkan masyarakat yang ada untuk memulai membentuk unit-unit masyarakat Islam yang diharapkan melalui hijrah ke gunung dan gua.
  3. Konsep tentang berhenti dan belajar. Menolak untuk menerima bahwa dengan hanya memenuhi lima rukun Islam maka seseorang dapat menajdi Muslim yang sempurna. Ini merupakan kewajiban untuk mencegah diri sendiri dari tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah, sebab jika tidak maka setiap Muslim akan dianggap sebagai orang kafir.
  4. 4. Satu-satunya sumber hukum-hukum dan perintah-perintah adalah al-Quran dan hadits.[27]

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas, dirancanglah program aksi sebagai berikut :

  1. Menciptakan struktur organisasi kelompok dengan memilih Syukri Mustafa sebagai Amir tertinggi dan dipilih pula amir-amir untuk masing-masing daerah.
  2. 2. Menyewa rumah-rumah untuk digunakan sebagai kantor gerakan bawah tanah lokal di Kairo, Iskandariyah, dan distrik lainnya.
  3. 3. Migrasi kelompok ke gua-gua dan celah-celah pegunungan untuk menerapkan ideologi.
  4. 4. Merekrut orang-orang militer sebanyak mungkin untuk digunakan dalam operasi dan melatih anggota-anggota organisasi, serta membawa senjata-senjata untuk perjuangan.[28]

Di Pakistan, Jamaat Islami, didirikan atas prakarsa Abul A’la al-Maududi pada 21 Agustus 1941, dalam perjuangan kemerdekaan anak benua India dari penjajahan Iggris, juga merupakan gerakan fundamentalisme yang berpengaruh di dunia. Dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa Jamaat Islami bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi dan menjadikan Islam sebagai sistem dan jalan hidup di atas dunia.[29] Sesuai dengan visi universalisme Islam yang dianut Jamaat Islami, maka gerakannya pun bersifat mendunia dan tidak terbatas hanya pada kawasan atau Negara tertentu. Maududi menegaskan bahwa aktivitas organisasinya akan dilakukan di seluruh dunia hingga kedaulatan Tuhan betul-betul tegak di muka bumi, dan Islam menjadi jalan hidup bagi semua manusia.[30]

Sebagai bentuk praktis penegakkan kedaulatan Tuhan, Jamaat Islami menginginkan berdirinya sebuah ‘Negara Islam yang sebenarnya’ sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saaw dan Khulafa al-Rasyidin. Negara tersebut mesti berdasarkan pada empat prinsip yaitu kedaulatan ada di tangan Tuhan, hukum tertinggi dalam Negara adalah syariah, pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Nya, dan pemerintah tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan Tuhan.[31]

Begitupula dengan gerakan-gerakan lainnya yang lebih bersifat nasional, seperti partai PAS di Malaysia, FIS di al-Jazair, Taliban di Afghanistan dan NII di Indonesia yang semuanya mengambil ide pendirian Negara Islam sebagai realisasi pemerintahan Tuhan. PAS dan FIS menjadi partai politik yang selalu membayang-bayangi pemerintah sekular, bahkan FIS pernah memperoleh kemenangan di al-Jazair (1990) yang terobsesi untuk menegakkan asa-asas Islami dengan mengganti motto dan bendera al-Jazair dengan tulisan “Kotapraja Islam”.[32] Dengan kemenangan tersebut, FIS mendapat kesempatan untuk mengaktualisasikan ide-idenya tentang negara Islam seperti melarang rai (perpaduan musik tradisional dan rock), menutup klab-klab malam, malarang al-kohol, menghentikan subsidi untuk kegiatan atletik, menyelenggarakan ‘pasar Islam’, dan mewajibkan busana islami.[33] Sedangkan Taliban berhasil berkuasa dan memerintah Afghanistan sampai diruntuhkan oleh agresi Amerika pada 2003 yang lalu, dengan tuduhan menyembunyikan teroris paling dicari didunia, Osama bin Laden.

Adapun NII (Negara Islam Indonesia) di bawah pimpinan Kertosuwiryo, mengambil langkah ekstrim dengan melakukan gerakan bersenjata untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintah Soekarno. Perjuangannya dilanjutkan oleh DI/TII di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi. Sampai saat ini, gerakan-gerakan fundamentalisme Islam terus hidup di Indonesia melalui partai-partai politik dan organisasi-organisasi Islam seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Laskar Jihad, dan Front Pembela Islam. Adapun, satu-satunya daerah yang mendapat ‘keistimewaan’ pertama menerapkan syariat Islam adalah Nangroe Aceh Darussalam.

Zainal Abidin Ahmad, salah seorang ulama Indonesia menegaskan bahwa cita-cita mendirikan Negara Islam adalah cita-cita abadi umat Islam. Beliau mengingatkan akan bahayanya ide-ide penjajah yang mempengaruhi kaum muslimin dan para ulamanya untuk menjauhi pentas politik, padahal bagi Zainal, Islam memiliki unsur-unsur politik, rencana-renacana dan teori-teori politik yang handal dan berjasa membangun dunia.[34] Dengan mengutip ayat al-Quran, Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu (Q.S. al-Nisa: 58), Zainal menjelaskan tiga kandungan penting ayat tersebut yaitu :

  1. Mesti membentuk Negara
  2. 2. Mengadakan pemimpin-pemimpin yang menjalankannya
  3. 3. Mesti taat kepada pemimpin Negara yang terpilih.[35]

Di atas semua itu, gerakan politik Islam fundamentalis atau integralis ini, banyak mengemuka setelah peristiwa besar mengguncang dunia pada 1979, yakni dengan terjadinya Revolusi Islam di Iran. Revolusi yang dianggap sebagai paling monumental di abad dua puluh ini, digerakkan oleh para mullah dan ulama yang berpenampilan tradisionalis dengan jubah dan jenggotnya. Revolusi berbasis agama ini telah menjadikan para pemikir dan intelektual dunia merumuskan ulang teori-teori sosial dan gerakan pembebasan di dunia, baik untuk tujuan akademisi menambah pengetahuan atau tujuan politik untuk menghambat ekspor revolusi Iran ke Negara-negara Islam lainnya.

Imam Khumaini, sebagai motor penggerak revolusi, menjadi ikon fundamentalisme kontemporer dan paradigma integralisme yang mengajarkan : kesatuan agama dan politik, keharusan mendirikan Negara Islam, mendudukkan ulama sebagai pemimpin, dan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Keyakinan Imam Khumaini akan urgennya Negara Islam ditegaskannya dalam berbagai kesempatan, salah satunya sebagai berikut :

“Menjaga dan membela wilayah teritorial kaum muslimin dari serbuan musuh adalah sebuah keharusan, baik secara akal maupun syariat. Kondisi ini mustahil dilakukan tanpa membentuk sebuah pemerintahan. Semua itu merupakan kebutuhan kaum muslimin. Dan kebutuhan yang sangat vital ini mustahil tidak mendapat perhatian Allah… Mungkinkah Allah yang terkenal dengan hikmah-Nya membiarkan umat Islam tanpa menentukan kewajiban untuk mereka? Ataukah Allah rela dengan berbagai kekacauan dan rusaknya sebuah sistem?”[36]

Pendirian Imam Khumaini tersebut dirumuskan dalam satu teori politik yang dikenal dengan wilayah al-faqih (pemerintahan para faqih/ulama), dan diperjuangkannya sepanjang hidupnya hingga akhirnya berhasil menghancurkan kekuasaan tiranik Syah Pahlevi, dan mendirikan suatu Negara  Islam yang sepenuhnya tunduk pada konsepsi wilayah al-faqih yakni Republik Islam Iran.

Jadi, berbicara tentang politik Islam dalam pemikiran yang sistematis menyuguhkan argumentasi bahwa Islam memuat seperangkat elemen yang tidak berubah, abadi, tak terikat ruang dan waktu, dan selaras, sekaligus membentuk apa yang kita sebut sebagai sistem. ‘Politik’ selalu eksis dan merupakan salah satu aspek tepenting dalam kehidupan masyarakat. Islam memberikan sebuah sistem politik yang bersifat komfrehensif, masuk akal, dan berdimensi nasional dan internasional. Sistem Islam ini memuat doktrin dan sperangkat institusi yang berlaku universal. Meskipun pada kenyataanya ‘sistem politik Islam’ itu inklusif tehadap semua sistem lain, seperti ekonomi, hukum, dan pendidikan, namun secara teoritis, sistem politik Islam memiliki kekhasan sehingga dapat digambarkan secara tersendiri.[37]

Uraian-uraian di atas menggambarkan bahwa bagi penganut integralisme, Pemerintahan Islam adalah keniscayaan yang harus diperjuangkan sampai kepan pun. Sesuai dengan hikmah-Nya, Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta aturan, maka apakah Tuhan akan melupakan urusan Negara yang menurut pendapat di atas merupakan kebutuhan vital manusia sebagai makhluk sosial. Aneh, jika Tuhan mengatur hukum, pergaulan antar dua orang (rumah tangga, wanita dan pria, bertetangga, dengan hewan, dll), tetapi melupakan aturan antar komunitas dan Negara.

Dengan segala keyakinannya tersebut, maka kaum integralisme berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendirikan Negara merdeka yang dinyatakan secara formal sebagai Negara Islam meskipun dalam beberapa hal mengadopsi tata politik modern. Setidaknya sejak perang dunia kedua kita bisa mencatat Negara-negara muslim yang meraih kemerdekaanya dan menyatakan diri sebagai Negara Islam diantaranya, Afghanistan, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran.

 

 

PARADIGMA KEDUA :

SEKULARISME DAN SUBSTANSIALISME POLITIK ISLAM

Sebagai oposisi dari paradigma integralisme, berdiri tegar, kalangan yang disebut modernis, yang cenderung memandang agama sebagai wilayah suci dan pribadi sedangkan politik wilayah kabur dan publik yang mesti menampung beragam aspirasi manusia yang plural. Klaim-klaim ajaran fundamental seperti keadilan, egaliterian, musyawarah, dan sebagainya, yang selalu dijadikan asas politik untuk berdirinya suatu Negara tidaklah khas milik agama tertentu (Islam), melainkan etika universal yang diakui oleh segenap manusia, apa pun agamanya, bahkan yang tidak beragama formal sekalipun. Karenanya, keinginan mendirikan politik atau Negara Islam, dengan identitas formal agama, cenderung sebagai komoditas dan manipulasi kekuasaan sebagaimana terjadi pada sejarah Islam. Kelompok ini dikenal sebagai penganut paradigma sekularisme (disebut juga modernisme atau liberalisme).

Sekularisme diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan ilmaniyah/almaniyah, la diniyah, atau sekulariyah. Menurut sumber bahasanya berasal dari saeculum yang mempunyai arti waktu dan lokasi: waktu menunjuk kepada pengertian ‘sekarang’ atau ‘kini’ dan lokasi menunjuk kepada pengertian ‘dunia’ atau ’duniawi’. Jadi sekular bermakna profan, keduniawian, lokasi, masa dan saat ini.[38] Menurut penggunaannya, sekularisme adalah rakyat jelata atau awam, yakni semua yang tidak berkaitan dengan tokoh agama, dan berada di luar otoritas mereka, serta jauh dari intervensi mereka. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan apa yang bertentangan dengan agama dan para tokohnya. Jika pun tidak bertentangan dengan agama dan para tokohnya, paling tidak ia memisahkan antara landasan sakral dan landasan politik, antara pendeta dan politikus, dan antara ketuhanan dan kemanusiaan.[39]

Sedangkan secara terminologis, aneka pandangan menyebutkan pemaknaan terhadap sekularisme yang terkadang bukan semakin memperjelas malah semakin mengaburkan maknanya. Menurut Muhamad Arkoun dan al-Jabiri, sekularisme sulit untuk disifati dan didefenisikan karena kata ini mengandung kerancuan dan kesalahpahaman. Untuk itulah, Ali Harb mengajukan standar yang bisa digunakan untuk membedakan antara sekularisme dan non-sekularisme yaitu sumber pokok legitimasi yang dijadikan landasan masyarakat dalam menggambarkan identitasnya, dalam merangkai sistem, menata kesatuan, dan menjalankan berbagai persoalannya.[40] Standar ini digambarkan Ali Harb sebagai berikut :

“Masyarakat religius atau non-sekuler, mengambil legitimasi darinya, tetapi makna, sistem dan kesatuannya, diambil dari luar masyarakat tersebut, dari sumber terpisah, transenden, gaib, dan sakral. Di sini manusia tidak memiliki legitimasi dan legalitas karena ia tidak berhak untuk mandiri. Ia semata-mata hanyalah duta atau wakil, bahkan hamba yang menjalankan kekuasaan atau kehendak transenden yang melampauinya, yang tidak terletak pada jangkauan pengalamanya. Dengan demikian, kewenangannya adalah metaforis, simbolis, dan tidak hakiki. Sedangkan dalam masyarakat sekular, legitimasi tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari luar. Manusia dalam pandangan sekularis adalah wujud di luar kekurangan-kekurangannya, mandiri dengan nalarnya, melakukan kontrol sendiri, menciptakan pengetahuan tentang diri dan dunianya dengan meneliti dan mengkajinya, dan melegitimasi interaksinya dengan lainnya melalui pengalamanya. Dengan demikian, tidak ada sumber legitimasi selainnya.”[41]

Umumnya, ada tendensi negatif terhadap sekularisme, karena dalam setiap kajiannya selalu dipertentangkan dengan agama. Bahkan, jika merujuk pada analisis Huston Smith dalam Why Religion Matters, dalam memasuki abad modern, mulai terjadi pembunuhan pada agama. Hal itu dilakukan oleh dua raksasa yang berkuasa, yaitu kekuasaan politik (politikisme) dan kekuasaan sains (saintisme) yang tersimpul dalam satu bingkai ideologi modern yakni sekularisme.

Sains—dalam balutan sekularisme berubah menjadi saintisme—berdiri atas nama metode ilmiah, yang menggantikan posisi wahyu sebagai jalan menuju pengetahuan. Secara konseptual, itu membentuk pandangan dunia ilmiah, sementara teknologinya membentuk dunia modern. Sebagai akibatnya, agama dipinggirkan, baik secara intelektual maupun politik. Secara politik—yang dalam balutan sekularisme menjadi politikisme—, transportasi dan perpindahan penduduk yang lebih mudah memperkenalkan gejala baru dalam sejarah : pluralisme kultural. Hasilnya adalah penyingkiran agama dari kehidupan publik karena agama membeda-bedakan, sementara politik justru mau mengupayakan landasan bersama yang dapat menengahi perbedaan-perbedaan warganya. Sedangkan secara intelektual, sains tidak mempunyai tempat bagi wahyu sebagai sumber pengetahuan, dan ketika kaum modernis semakin cenderung berpikir dengan sains dalam soal-soal kebenaran, kepercayaan kepada wahyu semakin hilang.[42]

Istilah sekularisasi dan sekularisme menggaung dahsyat ke seantero jagad. Meskipun senantiasa berusaha dibedakan,[43] pada dasarnya sekularisasi kini umumnya dipakai untuk merujuk pada proses kultural tempat ranah yang suci setahap demi setahap melenyap. Sementara sekularisme merujuk pada ideologi yang mendukung proses itu. Berdasarkan alasan kognitif, moral, atau keduanya, pandangan ini menegaskan bahwa proses desakralisasi itu merupakan sesuatu yang baik.[44]

Pandangan ini juga diungkap oleh Syed Naquib al-Attas, yang mengaskan bahwa sekularisme memiliki tiga komponen integral yaitu penidak keramatan alam, desakralisasi politik dan dekonsekrasi nilai-nilai.[45] Penidakkeramatan alam berarti pembebasan alam dari nilai-nilai keagamaan dan kuasa Tuhan. Sedangkan desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral (suci) dari kekuasaan politik yang merupakan prasyarat perubahan politik dan sosial. Adapun dekonsekrasi adalah pemberian makna sementara dan relatif kepada semua karya-karya budaya dan setiap sistem nilai termasuk agama serta pandangan-pandangan hidup yang bermakna mutlak dan final.[46]

Memang dari sisi kelahirannya, sekularisme tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan pengagungan berlebihan terhadap sains. Namun, menyimpulkan hal itu bertentangan dengan Islam, menurut Ali Harb, adalah suatu ketergesa-gesaan. Sebab, sekularisme menjadi mazhab yang memiliki kecenderungan humanis, memiliki muatan liberal, dan bentuk rasional. Oleh karena itu, pembicaraan tentang dimensi sekular dalam Islam, merupakan pembicaraan tentang dimensi rasionalitas, liberal, dan humanis.[47] Tentang kaitan Islam dan sekularisme tersebut, Ali Harb, lebih lanjut menyatakan :

“Makna Islam tidak terbatas hanya sebagai agama, tetapi lebih luas dari itu, mungkin menunjukkan pada dunia kultural, bentangan peradaban, atau siasat-siasat dan pengalaman-pengalaman dan hukum; sebagaimana ia menunjukkan pada masa di mana ilmu-ilmu rasional tumbuh subur sejajar dengan ilmu-ilmu keagamaan tekstual. Jadi, ia menunjukkan pada seluruh yang mungkin disifati sebagai ‘islami’. Oleh karenanya, ia merupakan nama yang maknanya berbeda-beda, dan level-level signifikansinya beragam. Karenanya, jika dipandang secara luas, Islam mengandung sekularisme, sebab tidak mungkin melepaskan Islam dari aktivitas rasional-brilian dan dari upaya liberalistik dan tendensi humanisnya.”

Terlepas dari kecelakaan sejarahnya, bagi sebagian kalangan, kalau konsep modern tentang sekularisasi di analisis secara seksama, maka akan terlihat akar-akarnya dalam Islam, baik secara normatif maupun praktek sejarah. Banyak pendukung sekularisasi politik Islam yang bisa kita catatkan dalam perkembangan kontemporer dunia Islam.

Ali Abdur Raziq (1888-1966), yang pernah menghebohkan blantika pemikiran Islam, berdiri sebagai pengusung resmi pemisahan politik dan agama. Baginya, berbicara politik mestilah dilepaskan dari pembicaraan agama. Politik adalah ruang murni akal manusia, sedangkan agama lebih mengedepankan teks-teks ketuhanan yang dalam faktanya tidak membicarakan urusan politik atau Negara (silent sharia).

Dalam karya kontroversialnya, al-Khilafah wa Ushul al-Hukm, Abdurraziq menegaskan bahwa nabi tidak diutus untuk memegang otoritas politik, melainkan berperan sepenuhnya dalam ranah spiritual, yakni membimbing umat manusia di jalan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kualitas-kualitas khususnya, Muhammad menciptakan umat, tetapi tidak sama dengan Negara yang kita kenal. Ini adalah sebuah umat yang tidak ada hubungan atau ikatan dengan bentuk pemerintahan atau masyarakat tertentu mana pun juga. Selanjutnya, umat tidak harus bersatu secara politik, bahkan memang tidak akan pernah bersatu. Sudah menjadi kehendak Allah ada perbedaan antara suku-suku dan bangsa-bangsa yang akan mendorong kompetisi sehingga peradaban manusia berkembang menjadi sempurna. Buktinya, nabi tidak menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi pemerintahan tertentu yang harus dibangun setelah ia meninggal dunia. Juga bukan merupakan bagian dari misinya untuk menentukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengannya.[48]

Muhammad Said al-Asymawi, juga menekankan bahwa syariah tidak mengatur bentuk pemerintahan tertentu untuk selamanya. Al-Quran dan hadits tidak memuat satu pun hukum tentang pendirian Negara atau sistem pemerintahannya. Ini merupakan sesuatu yang alami, karena prinsip dasar dalam agama adalah mengarahkan dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Oleh karena itu, agama tidak terbatas pada wilayah geografis dan tidak terbentuk dalam Negara.[49]

Hanya saja, ketika syariat—dalam maknanya yang shahih—diartikan sebagai metode (al-manhaj), sementara dalam pondasinya yang hakiki terdapat metode yang kuat untuk kemajuan dan gaya yang tepat untuk perkembangan, maka syariat itu—dalam konteks pemerintahan—harus berjalan seiring dengan setiap kemajuan dan perkembangan yang diadaptasi secara kreatif.[50] Pemerintahan Islam yang benar adalah pemerintahan yang berasal dari masyarakat yang baik, keinginan baik warganya, dan kondisi-kondisi dan karakter zamannya masing-masing. Jika kita mau lihat secara kronologis, kata al-Asymawi, Islam sebagai agama dan Negara dalam pengertiannya yang murni hanya pada masa Nabi Muhammad saw.[51]

Hal ini karena, dalam syariah, pemerintahan sipil memerintah atas nama rakyat, bukan pemerintahan agama dengan pretensi-pretensi sebagai pemerintahan Allah, karena hanya Rasul dan Nabi saja yang memerintah menurut pemerintahan Allah.[52] Setelah nabi, tak seorang pun boleh memerintah menurut pemerintahan Allah sedemikian rupa sehingga dirinya berada di luar jangkauan kritik, karena nabi dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan wahyu mengoreksinya sebagai keputusan. Sebuah pemerintahan dapat bersifat religius semata-mata karena anggota-anggotanya bersifat religius, karena dalam masalah-masalah agama Islam tidak didasarkan pada orang-orang tertentu atau strata sosial tertentu; sumbernya terletak pada ajaran bahwa setiap orang yang beriman adalah ulama. Sebuah pemerintahan juga tidak bersifat religius hanya karena ia mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, sebab masyarakat Islam mengimplikasikan prinsip-prinsip syariah melalui masing-masing anggota individu, tidak melalui pemerintahan semata.[53]

Lebih lanjut al-Asymawi memberikan gambaran umum akan sistem Pemerintahan Islam dengan menulis :

“Sistem pemerintahan Islam yang benar adalah sistem yang bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya, dan berjalan atas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi, dan pengawasan. Ia akan senantiasa mengiringi perkembangan dan kemajuan dunia, kemudian mengambil prinsip-prinsip yang paling mulia mengenai kebebasan, keadilan, dan persamaan, mengambil kaidah-kaidah yang mulia dalam hal kebijakan dan aturan-aturan, serta dasar-dasar mengenai sistem pendidikan dan pengajaran. Ia juga mengambil bentuk sistem pemerintahan yang universal dan sistem yang paling dekat pada keadaan-keadaan lingkungannya, tabiat sosial, dan nilai-nilainya yang hakiki.”[54]

Pemikir liberal lainnya, Fuad Zakariya mengungkapkan bahwa pemerintahan sejak awal hingga akhir, adalah aktivitas manusia dan perujukan pada teks-teks ilahi tidak mencegah campur tangan manusia dalam menyeleksi teks-teks yang tepat dan menafsirkannya dengan cara yang akan memuaskan kekuasaan-kekuasaan yang memerintah.  Seperti halnya al-Asymawi, bagi Zakariya, hanya periode nabi-nabilah dimungkinkan berbicara  tentang pemerintahan ilahi. Selanjutnya, mata rantai pengutusan nabi dan rasul sudah berakhir, sehingga tugas untuk membuat pemerintahan beralih ke tangan manusia. Yang paling penting, utama, dan mendasar adalah ‘jaminan-jaminan’ yang akan mencegah agar penguasa tidak menyimpang, sebab manusialah yang menjadi penguasa dan manusialah yang mengolah agar syariah ilahi menjadi manusiawi, benar atau salah, dalam proses memerintah.[55]

Senada dengan itu, Husain Fauzi an-Najjar juga mengemukakan bahwa Islam tidak mengemukakan teori tentang Negara, walaupun Islam memang menentukan pondasi tentang pemerintahan, yang terutama didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Baginya, Negara bukan merupakan tujuan Islam dan tidak ada dikemukakan dalam syariah; tidak ada sebutan yang menunjuk pada pendirian Negara atau rezim yang memerintah dengan segala karakteristiknya. Syariah Islam tidak menuntut pendirian suatu Negara atau pemerintahan, tetapi menentukan secara tegas keberadaan ummah islamiyah. Ketika seluruh dunia menjadi satu bangsa Islam, maka Negara-dunia yang hendak diwujudkan oleh Islam pun menjadi kenyataan, ungkap an-Najjar.[56]

Bukan itu saja, ditemukan sekian banyak kemusykilan penerapan syariah Islam dalam Negara, karena banyaknya polarisasi penafsiran dan pendapat seputar syariat Islam. Sudah lumrah diketahui, dalam khazanah Islam, baik dibidang akidah, fikih, filsafat, sangat banyak aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang lahir dan berkembang sehingga sulit untuk mendudukkannya dalam satu kerangka yang sistematis. Begitu pula, saat bicara Negara Islam, yang jika pondasinya adalah hukum Islam, maka berarti kita akan kembali pada metode-metode yang dikembangkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab fiqih. Di sini pilihan sangat menentukan sekaligus mengkhawatirkan. Menentukan karena akan menjadi corak pemerintahan Islam tersebut, dan mengkhawatirkan karena disangsikan akan mengkebiri mazhab-mazhab lainnya.

Dengan dilematis, Yusuf Idris mengemukakan bahwa setelah membaca banyak pendapat ulama tentang perlunya mengimplementasikan syariah Islam, maka timbullah pertanyaaan, pemerintahan Islam macam apa yang hendak didirikan? Apakah pemerintahan Islam gaya Khumaini yang mengubah ulama menjadi gubernur? Atau pemerintahan Wahabi sebagaimana di Saudi Arabia dan Negara-negara teluk? Atau corak Pemerintahan Ziaul Haq di Pakistan, atau Pemerintahan Numeiri di Sudan? Apakah Pemerintahan Islam ini akan menerapkan ajaran-ajaran agama versi Imam Syafii, ibnu Taymiyah atau mazhab Hambali? Bagaimana cara kita mengimplementasikan suatu mazhab yang sudah kita pilih?[57]

Jamaah Ahmadiyah juga dapat dikatakan sebagai pendukung setia kekhilafahan Islam. Bagi mereka, keberadaan seorang khilafah pada setiap masa adalah keharusan dan setiap umat mesti tunduk kepada khilafah tersebut. Sejak berdirinya, Ahmadiyah telah mengklaim kekhalifahan Islam yang dimulai oleh Mirza Ghulam Ahmad—sebagai Nabi, Mujaddid, dan khalifah Ahmadiyah—, kemudian dilanjutkan oleh Hadhrat al-Haj Hafiz Hakim Nuruddin (1908-1914), Hadhrat Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad (1914-1965), Hadhrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad (1965-1982), Hadhrat Mirza Thahir Ahmad (1982-2003) dan hingga sekarang telah terpilih khalifah, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (sejak 2003).

Namun, perlu diketahui, bagi Ahmadiyah, Khalifah hanyalah berhubungan dengan sisi spiritualitas dan ruhaniah dan bukan dengan hal-hal duniawi. Islam, bagi ahmadiyah, bukanlah bentuk pemerintahan, karena itu, kaum muslimin tidak harus berdomisili di suatu Negara. Mereka bisa dan boleh tinggal di mana saja di dunia ini karena Islam tidak terbatas pada satu wilayah Negara, melainkan bersifat universal, untuk itu, Islam menghendaki agar para penganutnya selain taat kepada khalifah atau imam rohaninya, juga harus taat kepada penguasa Negara di mana ia tinggal.[58] Di sini Ahmadiyah dapat dikategorikan sebagai penganut paradigma sekular.

Jamaah Islam, bagi Ahmadiyah, terpisah dari kekuasaan Negara dan politik, serta tidak turut campur dalam masalah yang bersifat duniawi, karena jamaah ini didirikan dengan tujuan menjaga ke-rohanian semata. Tegasnya, pemimpin rohani (khalifah) tidak memegang kekuasaan atau menjadi penguasa, tetapi hanya menjadi imam umat Islam sebagai pewaris rohani dari Nabi Muhammad saaw.[59]

Begitu pula, sejarah Islam mendukung hal ini, karena Nabi Muhammad saaw sebagai Nabi terakhir ternyata mengambil tindakan pembiaran—dalam pandangan sunni—dengan mengesampingkan pengangkatan penggantinya. Padahal pemilihan pemimpin merupakan wujud partisipasi politik terpenting, dan Rasul telah mengabaikannya. Ini mengindikasikan persoalan politik sepenuhnya didistribusikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya yang mulia, tanpa campur tangan wahyu di dalamnya.

Fakta menunjukkan, para sahabat mengambil peran besar dalam penentuan strategi dan bentuk perpolitikan Islam sesudahnya. Empat khalifah yang mendapat petunjuk (Khulafa al-Rasyidin) terbukti dipilih dengan beragam cara, sesuai kebutuhan, tuntutan situasi dan perkembangan politik komunitas muslim masa itu. Kecelakaan sejarah yang dimulai oleh Muawiyah, menggeser paradigma politik Islam dari kualitas kemanusiaan, menjadi aliran ke-darah-an (kerajaan). Nyaris semua bentuk pemerintahan Islam pasca Muawiyah mengikuti model yang dinobatkan sang pendiri Dinasti Bani Umayyah tersebut, hingga abad modern, tepatnya 1924, mitos kekhalifahan Islam diruntuhkan oleh Mustafa Kamal yang bergelar Bapak Turki (Attaturk).

Namun, perlu ditegaskan bahwa para pemikir liberal dan sekuler serta yang moderat, meskipun menolak pembentukan negara Islam secara formal, tetapi bagi mereka, menafikan peran agama dalam politik adalah suatu kenaifan. Faraj Fuda, pemikir liberal Mesir, mendukung gagasan pemisahan agama dan politik, karena hal itu akan menguntungkan agama. Pemisahan agama dan politik, bagi Fuda, bukanlah lantas mengabaikan agama, sebab agama dibutuhkan sebagai komponen kesadaran masyarakat.[60] Karenanya, tuntutan perkembangan zaman, mengharuskan kaum muslimin untuk memikirkan paradigma baru dalam perpolitikan Islam kontemporer. sebab, meskipun pembentukan Negara adalah kebutuhan sosial kemanusiaan, namun medirikannya dengan identitas agama tertentu (Islam) secara baku dan kaku adalah kekeliruan kesimpulan yang timbul akibat tidak mengenal dialektika alam yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan asumsi ini, kita bisa menganalisis bahwa “Negara Madinah” yang didirikan Nabi tidak lepas dari kondisi dan situasi zaman itu serta kultur masyarakat Arab yang pada saat itu berpegang pada tribalisme (kesukuan) yang selalu saling ancam dan bermusuhan. Bisa dikatakan, heterogenitas masyarakat Madinah waktu itu, sama dengan masyarakat di negeri-negeri sekular modern dewasa ini.

Saat hijrah ke Madinah, Nabi mulai memberikan perhatian yang cukup serius untuk menciptakan suatu prinsip yang dapat diterima semua pihak untuk menangani semua urusan yang ada di kota itu. Dengan kearifannya, nabi mempersatukan masyarakat yang heterogen dalam suku, ras, dan agama tersebut di bawah kepemimpinannya dengan diikat suatu konstitusi dan konsensus bersama yang disebut dengan Piagam Madinah atau shahifah. Masyarakat yang dipersatukan nabi ini yang kita kenal dengan ummah atau ‘masyarakat shahifah’.Bagi masyarakat Arab yang sebelumnya tidak pernah hidup sebagai komunitas antar suku dengan kesepakatan bersama, dokumen seperti itu tentulah sangat revolusioner dan mendukung inisiatif nabi untuk membangun basis bagi berlakunya prinsip hidup berdampingan secara damai (co-existence).[61]

Menurut Sayid Hossein Muhammad Jafri, pada hakikatnya, ada empat hal yang mewarnai gagasan konstitusi madinah :

  1. Munculnya sebuah bangsa yang politis dan pluralistis, yang tidak mengenal afiliasi agama, etnis, atau kesukuan.
  2. Bangsa ini menjamin kemerdekaan beragama, dan karena itu bangsa seperti ini liberal dalam fungsinya.
  3. Bangsa ini memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada semua suku yang menjadi konstituennya untuk mengatur dirinya, dan dengan demikian bangsa seperti ini federal dalam karakternya.
  4. Bai’at dan kesetiaan kepada umat ini menggantikan kesetiaan yang lain.[62]

Dengan begitu, Piagam Madinah ini meletakkan dasar bagi komunitas politik di Madinah dengan segala perbedaannya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nabi menyusun suatu persetujuan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama, bukan mendirikan sebuah ‘Negara Teologis’. Dengan otonomisasi yang penuh bagi setiap agama untuk memelihara tradisi dan kebiasaan mereka masing-masing, maka jelaslah, peraturan yang dibuat lebih didasarkan pada konsensus daripada berdasarkan paksaan dan hal ini mirip dengan perkembangan politik Negara modern.[63]

Pertanyaan penting yang muncul melihat posisi Nabi Muhammad di Madinah adalah, apakah nabi menjadi kepala Negara merupakan bagian dari misi kenabian, atau karena fakta bahwa beliau menerima wahyu—maka nabi adalah manusia yang paling arif, paling kompeten, dan paling terpercaya di muka bumi pada zamannya, dan karena itu layak menjadi kepala Negara? Dalam hubungan ini, menurut Jafri, ada dua fakta yang membuat kita lebih memahami posisi nabi sebagai kepala Negara Madinah.

Fakta pertama, konstitusi Madinah, memperlihatkan bahwa Negara Madinah merupakan representasi masyarakat kesukuan geoekonomi dan sosiokultural pada zaman tertentu dalam sejarah. Dengan demikian, Negara dan konstitusinya yang awalnya difasilitasi oleh nabi merupakan bagian dari pengaturan atau lingkungan sosial tertentu dan bukan bagian dari apa yang kita sebut ajaran abadi Islam.

Fakta kedua, bahwa menurut teori sunni tentang kekhalifahan, Nabi tidak ikut campur dalam memilih pemimpin, padahal hal itu sebuah adat yang sudah mapan di Arabia Utara dan Tengah. Sekali lagi ini memperlihatkan bahwa Negara Madinah yang baru berdiri ini berkaitan dengan umat dan kebutuhan politisnya, dan tidak ada kaitannya dengan agama. Hal ini semakin terlihat jelas dari proses pemilihan khulafa al-rasyidin yang berbeda-beda serta undang-undang dan sistem administrasi yang mereka pakai dalam mengatur Negara dan urusan masyarakat.

Kedua fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada agama, termasuk Islam, yang dalam sejarah pernah memberikan suatu sistem, bentuk, atau struktur pemerintahan yang final, kerena semua itu merupakan masalah pengalaman manusia dan kondisinya berubah-ubah. Namun, agama dan khususnya Islam, sangat memperhatikan substansi dan manajemen kekuasaan yang merupakan bagian sangat penting dari ajaran moral dan etika Islam pada umumnya, dan bukan merupakan cetak biru (blue print) kebijakan Negara.[64]

Dengan menganalisis peristiwa bersejarah ini, maka terlihat bahwa konstitusi Madinah bersifat liberal dari segala hal, memberikan kepada setiap warga Negara kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan menjalankan hukum dan adat kesukuannya. Begitu pula, metode pragmatis dan praktis lebih diutamakan untuk memilih penerus atau pengganti nabi daripada mengutip dalil agama. Selain itu, terlihat pula para khalifah tersebut tak segan-segan mengadopsi hukum dan sistem dari luar Islam untuk menjalankan roda pemerintahan Negara. Bahkan para khalifah yang ‘saleh’ tersebut terkadang tidak menerapkan perintah yang sudah jelas di dalam al-Quran dan sunnah, karena menurut pengetahuan keagamaan dan praktis mereka, kesejahteraan rakyat menghendaki demikian.[65]

Dengan beragam gagasan, kajian dan pemikiran yang berkembang dari para pemikir Islam tersebut, maka tergambar akan urgensinya merumuskan kembali tata politik Islam, sekaligus mempelajari tata politik modern  yang berkembang seiring kemajuan peradaban manusia. Dalam kata lain, adaptasi pemikiran politik modern, sudah selayaknya dipertimbangkan untuk mengejar ketertinggalan kaum muslimin dalam segala bidangnya. Sistem kekhilafah-an Islam yang umumnya bercorak monarki (kerajaan) tidaklah dapat menjadi alternatif politik Islam kontemporer, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk primitif yang telah kehilangan nilainya di masa kini. Untuk itu, bagi kalangan liberal, demokrasi atau bahkan sekularisasi, layak dijadikan rujukan penting untuk menciptakan paradigma baru politik Islam yang ramah, egaliter, dan bertanggung jawab, serta menghargai setiap potensi kemanusiaan.

Hal ini karena dalam dimensi politis, secara umum, gagasan sekularisasi Islam, tidak ada pertentangan antara yang religius dan yang sekuler, yang spiritual dan yang duniawi, yang sakral dan yang non-religius. Memang, area aktivitas keduanya berbeda dan memang harus demikian karena karakter hakiki dan fungsi masing-masing. Manusia adalah ciptaan dan penerima dimensi ilahiah, sebagaimana firman-Nya, “Dan Aku tiupkan ke dalam dirinya dari ruh-Ku” (Q.S. al-Hijr: 29), sedangkan Negara adalah ciptaan manusia dan berlangsung sebentar yang harus selalu tunduk kepada pengalaman manusia dengan terjadinya perubahan ‘ruang-waktu’, dan dalam konteks ‘zaman’ dan ‘generasi’.[66]

Begitu pula, sejarah politik kaum muslim, sejak dahulu sampai sekarang, penuh dengan ilustrasi yang menunjukkan bahwa Negara Islam mengadopsi hukum, sistem pemerintahan dan kebiasaan dari non Islam atau peradaban lain. Proses adaptasi ini terus berlanjut disepanjang sejarah politik Islam, sehingga undang-undang dan hukum muslim menjadi banyak warna heterogenitasnya. Proses ini besar perannya dalam sekularisasi atas hukum Islam maupun organisasi serta kebijakan Negara dan pemerintah.[67]

Ringkasnya, arti sekularisme dari segi politik adalah bila pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak berdedikasi kepada sekte atau kelompok tertentu. Negara tidak boleh mengistimewakan komunitas tertentu dalam masalah agama dan bahwa agama mana pun tidak boleh memberlakukan ideologinya dan cara hidupnya pada pengikut agama lain. Dalam pengertian seperti ini, sekularisme tidak bertentangan dengan tradisi Islam yang memberikan kemerdekaan beragama kepada setiap warga. Sekularisme dalam pengertian seperti inilah yang dipraktikkan di negara-negara sekuler, dan kaum muslim juga tidak akan pernah melihat adanya pertentangan antara agama mereka, Islam, dan sekularisme. Dewasa ini, sekularisme, kalau dilihat  dari segi tujuan dan manfaat praktisnya, tidaklah bertentangan dengan agama. Sekularisme hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik kehidupan komunal.[68]

Jadi, kesimpulan sederhana dapat disebutkan bahwa sekularisasi yang muncul dalam tradisi Barat (Kristen) berbeda dengan proses sekularisasi Islam. Di Barat, proses sekularisasi merupakan implikasi dari ketidakmampuan gereja mengadaptasi perkembangan sains yang rasionalitas sehingga menghasilkan kekejaman (inkuisisi), sedangkan hal itu tidak terjadi di dalam Islam, sebab Islam sejak awal memang memberikan singgasana mulia pada ilmu dan rasionalitas. Singkatnya, sekularisme atau sekularisasi memiliki mata ganda, yang memusuhi agama atau yang berteman akrab dengannya.

Namun, sekularisasi atau sekularisme—yang membenci maupun yang ramah terhadap agama—tetaplah merupakan tantangan serius yang mesti dirumuskan strategi melawanya (jika sebagai musuh agama) dan strategi bertemannya (jika merupakan sahabat agama). Dalam salah satu sabdanya, Imam Ali bin abi Thalib menyebutkan, “Musuhmu ada tiga yaitu musuhmu, teman musuhmu dan musuh temanmu. Begitu pula temanmu juga ada tiga, yaitu temanmu, temannya temanmu, dan musuhnya musuhmu.” Dengan analogi sabda ini, kita ingin mengkategorikan sekularisme sebagai musuh atau sebagai teman dan mencari rentetan lainnya yang mendampingi sekularisme.

Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, menyebutkan bahwa sekularisme berdampingan mesra dengan liberalisme dan humanisme yang merupakan tiga pondasi peradaban Barat dan berhadapan secara diametral dengan peradaban Islam yang berdasarkan pada keagamaan, keadilan, dan ketuhanan.[69] Sebagai tambahan, dalam proses politik, demokratisasi menjadi lahan penting untuk tumbuhnya negara sekular. Karena itu isu demokrasi juga menjadi acuan penting bagi tata politik modern dalam mengagendakan pendirian sebuah negara.


[1] Pembagian ini mengikuti pola yang diajukan oleh Ian G. Barbour saat mengulas hubungan antara sains dan agama. Lihat Ian G. Barbour. Juru Bicara Tuhan. (Bandung: Mizan, 2002), h. 40-42.

[2] Islam setidaknya memiliki tiga dimensi yakni normative yang terdapat di dalam teks-teks suci wahyu, Islam dalam tindakan penganutnya—hal ini salah satunya dapat dilihat dalam sejarah— dan Islam dalam dimensi pemikiran dan hasil pemahaman para ahlinya.

[3] Asghar Ali Engineer. Islam dan Pembebasan.(Yogyakarta: LKiS,1993), h. 17.

[4] Asghar Ali Engineer. Islam, h. 21-22.

[5] Misalnya, al-Mawardi menulis buku ahkam al-Sulthaniyah; Imam Khumaini menulis buku dengan judul Hukumah Islamiyah dan menggaungkan Wilayat al-Faqih. Begitu juga Muhammad Husein Heikal menulis buku dengan judul al-Hukumah al-Islamiyyah (Kairo: Daar al-Maarif). Sedangkan Maududi menulis buku Khilafah wa al-Mulk, dan banyak lagi lainnya.

[6] Muhammad Husein Haikal. Pemerintahan Islam. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 43.

[7] Lihat Munawir Sadzali. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: UI Press, 1990), h. 221-232.

[8] Menurut kajian ilmu politik dan Negara, secara umum unsur Negara ada tiga yaitu wilayah territorial, rakyat, dan pemerintah.

[9] Bahtiar Effendy. Disartikulasi Pemikiran Politik Islam? Kata Pengantar. dalam Oliver Roy. Gagalnya Islam Politik. (Jakarta: Serambi,tt), h. vi.

[10] Mehdi Hadavi Tehrani. Negara Ilahiah. (Jakarta: al-Huda, 2004), h. 5.

[11] Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 25.

[12] Azyumardi azra. Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 52-53.

[13] Azyumardi Azra. Pergolakan, h. 53.

[14] Azyumardi Azra. Pergolakan, h. 53-60.

[15] Sayid Muhammad Baqir Sadr. Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar. (Jakarta: Lentera, 2001), h. 9.

[16] Lihat Muhammad Baqir Sadr. Sistem, h. 93-100.

[17] Lihat Muhammad Baqir Sadr. Sistem, h. 101-113.

[18] Sa’id Hawwa. 10 Aksioma Tentang Islam. (Jakarta: al-Ishlahy Press, 1987), h. 32.

[19] Lihat Said Haww. 10 Aksioma, h. 34 -100.

[20] Said Hawwa. 10 Aksioma, h. 16.

[21] Muhammad Asad. Undang-Undang Politik Islam. (Jakarta: Pustaka Islami, 1954), h.13.

[22] Muhammad Asad. Undang, h. 19.

[23] Muhammad Asad. Undang, h. 18-19.

[24] David Sagiv. Islam Otentisitas Liberalisme. (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 30.

[25] Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni dan Syiah. (Bandung: Pustaka, 1988), h. 133.

[26] David Sagiv meringkas ajaran-ajaran Sayid Quthb dalam sebelas poin, yaitu: 1) Ada dua pertarungan mutlak yakni Islam dan jahiliyah, Iman dan kufur, Tuhan dan setan. 2) Seluruh dunia adalah jahiliyah dan murtad, termasuk pemerintahan saat ini. 3) Islam satu-satunya agama yang benar. 4) Iman harus diimplementasikan dalam perbuatan, karenanya kalimat syahadat menjadi landasan untuk mendirikan Negara Islam. 5) Perubahan hanya terjadi dengan tindakan dan revolusi. 6) Revolusi dilakukan secara bersama dan terus-terusan sampai Islam berkuasa. 7) Pembebasan individu dari penguasaan individu lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Islam sepenuh hati. 8) Jihad merupakan usaha terus menerus untuk  menjadikan Islam berkuasa diseluruh dunia. 9) Jangan menggunakan dan meyakini buku-buku orientalis (Yahudi dan Kristen) tentang Islam. 10) Buku non-Islam digunakan hanya dalam sains murni. 11) Islam tidak memandang rendah materi dan alam semesta; teori pendidikan untuk pembangunan tidak boleh ditolak  sari iman sejati Islam. Lihat David Sagiv. Islam, h. 46-47.

[27] David Sagiv. Islam, h. 54-55.

[28] David Sagiv. Islam, h. 55.

[29] Yusrl Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 97.

[30] Yusril Ihza Mahendra, Modernisme, h. 97.

[31] Yusril Ihza Mahendra, Modernisme, h. 241.

[32] Oliver Roy. Gagalnya, h. 102.

[33] Oliver Roy. Gagalnya, h. 103.

[34] Zainal Abidin Ahmad. Mentjari Negara Sempoerna. (Yogyakarta, 1947), h. 5.

[35] Zainal Abidin Ahmad. Mentjari, h. 24.

[36] Imam Khomeini. Kitab Al-Bai’ juz II, hal 461-462

[37] Mehdi Hadavi Tehrani. Negara, h. 35.

[38] Lihat Syed Naquib al-Attas. Islam dan Sekularisme. (Bandung: Pustaka, 1981), h. 19.

[39] Ali Harb. Kritik Kebenaran. (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 78.

[40] Ali Harb. Kritik, h. 78.

[41] Ali Harb. Kritik, h. 78.

[42] Huston Smith. Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains. (Bandung: Mizan, 2003), h. 186-187.

[43] Sebagian pemikir membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Yang pertama (sekularisme) cenderung ditolak karena merupakan ideologi yang anti agama, sedangkan sekularisasi dipandang ramah terhadap agama, bahkan berfungsi untuk meletakkan agama pada porsinya yang khusus. Sekularisasi dimaknai dengan desakralisasi yaitu menduniawikan hal-hal yang bersifat duniawi dari kecendeungan mengukhrawikannya (mensakralkannya). Di Indonesia, pendapat ini dielaborasi dengan canggih oleh Nurcholish Madjid.

[44] Huston Smith. Ajal, h. 188.

[45] Lihat Syed Naquib Al-Attas. Islam, h. 20.

[46] Lihat Syed Naquib Al-Attas. Islam, h. 20-22.

[47] Ali Harb. Kritik, h. 79.

[48] David Sagiv. Islam, h. 22-23.

[49] Muhammad Said al-Asymawi. Nalar Kritis Syariah. (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 96-97.

[50] Muhammad Said al-Asymawi. Nalar, h. 180. lihat juga David Sagiv. Islam, h. 107-110.

[51] David Sagiv. Islam, h. 108.

[52] Menurut al-Asymawi pemerintahan Allah (hukumah Allah) memiliki empat ciri khas. Pertama, pemerintahan Allah adalah ikhtiar ketuhanan yang wewenangnya diberikan kepada seoarang penguasa, yaitu nabi, dan rakyat tidak memiliki hak apa pun kecuali harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan harus selalu taat pada hukum-hukum-Nya, selama mereka masih percaya bahwa nabi adalah perantara Allah yang mendapatkan wahyu yang berkelanjutan. Kedua, pemerintahan Allah berpijak pada arbitrasi (tahkim) yang diterima oleh semua pihak di mana mereka semua menerima dengan sukarela apa yang dihasilkannya. Pemerintahan ini tidak berpijak pada keputusan (hukum) yang ditetapkan secara diktator dan otoriter. Ia adalah pemerintahan arbitrasi (hukumah tahkim) dan bukan pemerintahan hukum (hukumah hukm). Ketiga, musyawarah dalam pemerintahan ini merupakan perbuatan yang disukai oleh nabi, tetapi tidak menjadi keharusan baginya, karena sang nabi memerintah dengan cahaya Tuhan. Keempat, hak-hak penguasa dalam pemerintahan ini terbatas pada diri nabi, dan tidak dapat berpindah kepada dan diwarisi oleh orang lain. Lihat Muhammad Said al-Asymawi. Nalar, h.163.

[53] David Sagiv. Islam, h. 110.

[54] Muhammad Said al-Asymawi. Nalar, h. 181.

[55] Lihat David Sagiv. Islam, h. 115-120.

[56] David Sagiv. Islam, h. 143.

[57] David Sagiv. Islam, h. 128.

[58] Bani Soerahman. Menjernihkan Air Tuba Prasangka Terhadap Ahmadiyah (Bandung: Yayasan al-Abror, 2003), h. 140.

[59] Soerahman. Menjernihkan, h. 140.

[60] Lihat David Sagiv. Islam, h. 111-114.

[61] Asghar Ali Engineer. Islam, h. 19.

[62] Syed Hossein Muhammad Jafri. Moralitas Politik Islam. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 40.

[63] Asghar Ali Engineer. Islam, h. 20.

[64] Sayid Hossein Muhammad Jafri. Moralitas, h. 41-45.

[65] Sayid Hossein Muhammad Jafri. Moralitas, h. 49.

[66] Sayid Hossein Muhammad Jafri. Moralitas, h. 57.

[67] Sayid Hossein Muhammad Jafri. Moralitas, h. 57-58.

[68] Sayid Hossein Muhammad Jafri. Moralitas, h. 58.

[69] Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Freedom: Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas. (Jakarta: al-Huda, 2006), hlm. 36-48.

Supreme Leader of the Islamic Revolution

Supreme Leader of the Islamic Revolution
Islam Tumbuh dan Berkembang dengan Kesyahidan Putra-putri Tercintanya…

Rahbar Inqilob_e Islami Iran

Rahbar Inqilob_e Islami Iran
Sebaik-baik perlawanan terhadap musuh-musuh Islam, adalah berkhidmat kepada masyarakat….

President of Iran

President of Iran
Sebut Saja Saya Pelayan Rakyat….

Children of Iran

Children of Iran
Kami dididik melawan…

People of Iran

People of Iran

Revolusi Islam Iran tahun 1979 adalah kebangkitan rakyat yang bersumberkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Pasca kemenangan revolusi, pemerintah bersama rakyat Iran bergotong-royong membangun kembali negerinya di berbagai bidang. Islam sebagai agama yang sempurna dan komprehensif, selalu menekankan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan taraf hidup umat. Terkait hal ini, Islam mengajarkan dua prinsip utama, yaitu: pertama, sikap mandiri dan tidak bergantung pada non-muslim, dan kedua adalah percaya diri dan bertawakkal kepada yang Maha Kuasa untuk memajukan kehidupan umat muslim.

Kitab suci Al-Quran, dalam surat An-nisa ayat 141 menegaskan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian umat Islam. Al-Quran menuturkan, “…Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin”. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat muslim dari segi politik, ekonomi, budaya, militer, dsb, harus sedemikian kuat sehingga masyarakat non-muslim tidak mampu menguasainya. Ajaran luhur Islam ini merupakan daya penggerak bagi kaum muslim untuk memutus ketergantungan mereka terhadap pihak lain dan menentang penjajahan atas dirinya. Pesan kemandirian inilah yang selalu diperjuangkan Revolusi Islam. Sepanjang 29 tahun sejak kemenangan Revolusi Islam, Republik Islam Iran berhasil mencapai kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer.

Sejak masa-masa awal kemenangan Revolusi Islam, masalah kemandirian di bidang ekonomi senantiasa menjadi perhatian utama. Pasalnya, pada era pra-revolusi, akibat kesalahan fatal politik Rezim Pahlevi, menyebabkan Iran amat bergantung dengan Barat, khususnya AS. Sebaliknya, pasca kemenangan Revolusi Islam, negara-negara Barat berupaya menekan dan mengancam Republik Islam Iran dengan pelbagai cara, termasuk dengan menerapkan embargo ekonomi. Karena itu, Iran pun berusaha mencapai kemandirian di bidang pertanian dan industri. Upaya ini bahkan terus dilanjutkan, meski di saat Iran menjalani masa-masa sulit perang yang dipaksakan oleh Rezim Ba’ats, Irak selama delapan tahun. Upaya tiada kenal lelah inipun, akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Iran berhasil mencapai swasembada gandum, sebuah komoditas strategis pertanian. Sejak tahun lalu, Iran bahkan sanggup mengekspor hasil produksi gandumnya ke sejumlah negara. Begitu pula di berbagai komoditas pertanian lainnya. Iran juga berhasil meraih kemajuan dengan menerapkan program mekanisasi pertanian.

Salah satu dampak buruk yang diwariskan sistem perekonomian Rezim Pahlevi dan masih berpengaruh hingga kini adalah ketergantungan Iran terhadap pendapatan minyak bumi. Masalah ini membuat struktur ekonomi menjadi rapuh, namun dengan usaha keras pemerintah Republik Islam Iran, ketergantungan terhadap pendapatan minyak pun perlahan-lahan mulai dibatasi. Sebagai misal, pada tahun 2007-2008 ini, komposisi pendapatan minyak dalam anggaran negara Iran kurang dari 50 persen. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir pendapatan dari sektor non-minyak makin naik secara signifikan. Berdasarkan sejumlah data, pendapatan Iran di sektor non-minyak pada tahun 2006 mengalami peningkatan 47 persen atau sekitar 16 miliar USD. Peningkatan ini membuat situasi ekonomi Iran relatif bisa bertahan meski harga minyak dunia mengalami fluktuatif.
Di sisi lain, untuk memanfaatkan secara optimal cadangan minyak, Iran berupaya meningkatkan produksi komoditas petrokimia dan olahan minyak lainnya agar lebih bermanfaat dan bernilai. Sehingga pada periode 2007-2008, produksi petrokimia Iran meningkat lebih dari 30 juta ton. Rencananya tiga tahun lagi, produksi di sektor ini akan ditingkatkan menjadi 58 juta ton.

Salah satu produksi industri Iran yang berhasil diekspor sejak beberapa tahun terakhir adalah produk otomotif. Iran mengekspor kendaraan penumpang dan barangnya ke berbagai negara seperti Syria, Turkmenistan, Afghanistan, Azerbaijan, dan Venezuela. Iran juga menjalin kerjasama pembangunan pabrik mobil dengan sejumlah negara. Pada tahun 2006, Iran mengeskpor lebih dari 30 ribu kendaraan senilai 350 juta USD. Pembangunan di bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan, rel kereta api, jembatan, jalan tol dalam kota, dan kereta api bawah tanah (subway) merupakan langkah pembangunan paling kentara pasca revolusi.

Kemajuan lain ekonomi Iran pasca Revolusi Islam adalah meningkatnya investasi asing, padahal Iran saat ini masih berada di bawah tekanan sanksi ekonomi AS. Tahun lalu, investasi asing di sektor perminyakan, yang merupakan salah satu bidang yang paling dikhawatirkan oleh AS, mengalami peningkatan sekitar 9 persen. Begitu juga di bidang gas, tingkat eksplorasi, produksi, dan ekspor di bidang ini mengalami peningkatan signifikan. Pada bulan Februari ini, menteri perminyakan Iran melaporkan adanya penemuan ladang gas baru dengan cadangan gas sebesar 11 triliun kaki kubik. Iran adalah negara pemilik cadangan gas terbesar kedua di dunia, setelah Rusia. Selain itu, Teheran juga telah menjalin beragam kontrak kerjasama di bidang gas dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, baru-baru ini Iran dan Austria menandatangani kontrak ekspor gas senilai 50 miliar USD dan kerjasama produksi gas dengan Malaysia senilai 16 miliar USD.

Salah satu slogan utama Revolusi Islam Iran adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya kalangan menengah ke bawah dan mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, pemerintah Republik Islam Iran berusaha keras meningkatkan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Terlebih khusus di era kepemimpinan Presiden Ahmadinejad, yang lebih fokus untuk merealisasikan visi keadilan yang yang disuarakan oleh Revolusi Islam. Program kunjungan ke daerah Presiden Ahmadinejad beserta kabinetnya merupakan upaya serius pemerintah untuk menyentuh secara langsung persoalan rakyat di berbagai daerah sehingga bisa diupayakan tindakan yang lebih cepat untuk mengatasi persoalan daerah. Selama dua tahun pertama masa kepemimpinannya, Presiden Ahmadinejad berhasil mengunjungi 30 propinsi. Kini, di paruh kedua masa kepemiminannya, dia pun melaksanakan kembali rangkaian safari ke berbagai daerah untuk menganalisa dan menindaklanjuti kebijakan sebelumnya.

Masih di bidang pembangunan keadilan sosial, Pemerintahan Ahmadinejad juga mengeluarkan program pembagian ‘saham keadilan’. Lewat program ini, saham perusahaan-perusahaan negara dibagikan kepada kalangan masyarakat berpendapatan rendah, sementara hasil keuntungannya akan dikembalikan lagi kepada mereka.

Dalam surat Al-Anfal ayat 60 kepada kaum muslimin menyatakan: “Dan siapkanlah untuk menghadapai musuh, dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi…”. Di ayat lainnya, Al-Quran berpesan kepada kaum muslimin pentingnya memiliki kesiapan militer untuk menghadapi kemungkinan adanya ancaman musuh. Berdasarkan pesan-pesan Al-Quran inilah, pasca revolusi Islam, angkatan bersenjata Republik Islam Iran berusaha membangun kekuatannya untuk menghadapi ancaman musuh. Agresi militer Rezim Ba’ats melawan Iran di dekade 80-an, dan ancaman tanpa henti AS, merupakan pelajaran berharga bahwa Iran mesti memperkuat daya pertahanan militernya di hadapan segala bentuk agresi musuh.

Kendati Iran pasca revolusi, menghadapi beragam tekanan dan embargo, namun para ilmuan dan teknisi militer Iran tidak pernah menyerah untuk memajukan kekuatan pertahanan negaranya. Tak heran bila kini Iran berhasil meraih keberhasilan yang tidak pernah diduga sebelumnya di bidang persenjataan modern. Angkatan bersenjata RII, saat ini berhasil membuat dan mengembangkan berbagai bentuk roket, seperti roket darat ke darat, darat ke laut, dan darat ke udara. Begitu pula di bidang pembuatan helikopter dan pesawat tempur, para ilmuan Iran berhasil mencapai kemajuan yang menarik di bidang ini. Sejumlah pesawat tempur berteknologi tinggi baik berjenis tanpa awak maupun standar, berhasil dibuat oleh Iran.

Angkatan darat militer Iran juga berhasil membuat peralatan perang modern lainnya seperti, tank, panser, meriam, dan beragam bentuk senjata personal. Begitu pula di matra laut, kekuatan pertahanan laut Iran juga berhasil menorehkan prestasi gemilang. Seperti pembuatan beragam jenis kapal perang dan perahu cepat militer serta beragam persenjataan penting lainnya. Di bidang perangkat militer elektronik, Iran juga berhasil membuat gebrakan baru di bidang ini. Tak heran jika kini Iran menyatakan siap mengadapi ancaman perang elektronik.

Kemajuan mengagumkan Iran di bidang industri militer membuat sejumlah negara kian tertarik menjalin kerjasama dengan Iran. Saat ini, Iran telah mengekspor hasil-hasil industri militernya ke 57 negara.

Revolusi Islam Iran telah memberikan karunia, berkah dan keberhasilan yang begitu berharga bagi rakyat Iran. Revolusi ini telah menghadiahkan nilai-nilai luhur seperti tuntutan kemerdekaan, kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemandirian. Nilai-nilai inilah yang mendorong rakyat Iran untuk terus berjuang memutus ketergantungan di bidang ekonomi, politik, dan budaya asing serta mewujudkan keadilan ekonomi dan kemajuan iptek.

Islam senantiasa menekankan perlunya menuntut ilmu. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengajak kaum muslimin untuk menuntut ilmu di manapun dan kapanpun. Ajakan ini disikapi secara serius oleh pemerintah dan rakyat Iran. Pada tahap awal, pemerintah Republik Islam Iran berusaha membukan peluang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat untuk bisa mengenyam pendidikan formal, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pasal 30 UUD Republik Islam Iran menyatakan, “Pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan dan pengajaran gratis bagi seluruh rakyat hingga akhir tingkat pendidikan menengah dan mengembangkan pendidikan tinggi secara gratis pula hingga semampunya”.

Sejak awal Revolusi Islam, pemerintah Iran telah mencanangkan program perang melawan buta huruf. Terkait hal ini, Bapak Pendiri Revolusi Islam, Imam Khomeini menugaskan dibentuknya Lembaga Kebangkitan Melek Huruf. Upaya kontinyu dan tak kenal lelah lembaga ini berhasil menurunkan secara drastis angka buta huruf. Sebelum Revolusi Islam, angka buta huruf di Iran mencapai 50 persen, namun pasca Revolusi angka ini berhasil ditekan menjadi 10 persen. Prestasi cemerlang Lembaga Kebangkitan Melek Huruf ini bahkan berkali-kali mendapat pujian dan penghargaan dari lembaga-lembaga internasional, termasuk Unesco.

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan di Iran terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang pesat baik secara kualitas maupun kuantitas. Setiap tahun, terdapat banyak sekolah yang dibangun di berbagai kawasan di Iran. Pemerintah dan para prakstisi pendidikan juga terus berusaha menyesuaikan kurikulum dan metode pendidikannya dengan pelbagai hasil temuan baru di bidang ilmu pengetahuan.

Dunia perguruan tinggi Iran juga mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat pasca Revolusi Islam. Meski angka para peminat pendidikan tinggi di Iran terus meningkat tajam, namun begitu, kini kapasitas kursi pendidikan di perguruan tinggi telah mencapai lebih dari satu juta 200 ribu kursi. Fenomena lain yang menarik di dunia kampus Iran adalah lebih dari 60 persen mahasiswa Iran adalah kaum hawa. Kenyataan ini merupakan salah satu efek dari upaya pemerintah memajukan peran kaum perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah makalah ilmiah para ilmuan Iran yang berhasil diterbitkan oleh berbagai majalah dan media ilmiah ternama dunia kian meningkat. Keberhasilan di bidang ini merupakan salah satu indikator kemajuan sains di setiap negara. Ironisnya, meski media-media ilmiah Barat mengklaim dirinya bersikap secara obyektif namun sebagian masih menolak untuk merilis makalah ilmiah para ilmuan Iran.

Pasca Revolusi Islam, para pakar sains dan teknologi di Iran berhasil mencapai kemajuan yang pesat, bahkan tergolong sebagai lompatan ilmiah. Teknologi nano sebagai salah satu dari empat teknologi paling bergengsi dan rumit di dunia, telah bertahun-tahun menjadi fokus perhatian dan penelitian para ilmuan Iran. Teknologi ini bahkan bisa memperbaiki molekul dan sel-sel badan yang rusak. Teknologi nano biasa dimanfaatkan untuk keperluan kedokteran, pertanian, industri, dsb. Hingga kini, Iran tergolong sebagai negara maju di bidang teknologi nano dan berhasil memproduksi sejumlah komoditas dengan bantuan teknologi nano.

Salah satu keberhasilan lainnya Iran di bidang iptek adalah prestasi cemerlang di bidang stem cell atau sel punca. Selama bertahun-tahun, para ilmuan Iran telah mengembangkan teknologi sel punca untuk pengobatan dan keperluan kedokteran lainnya. Sel punca ini mampu memproduksi beragam jenis sel tubuh manusia, karena itu, sel ini memiliki peran yang amat vital. Para ilmuan Iran juga berhasil memanfaatkan teknologi sel punca untuk menyembuhkan beragam penyakit akut yang selama ini sulit diobati. Seperti penyembuhan penyakit buta dan beragam kasus lainnya. Namun prestasi paling berkesan di bidang ini adalah keberhasilan para ilmuan Iran mengkloning seekor kambing dengan memanfaatkan sel punca. Prestasi ini merupakan bukti kemajuan Iran di bidang kedokteran, khususnya dalam reproduksi sel punca.

Pusat Riset Ruyan merupakan lembaga penelitian yang berhasil mengembangkan teknologi stem cell atau sel punca di Iran. Televisi CNN dalam laporannya mengenai kemajuan Iran di bidang teknologi ini menuturkan, “Pusat Riset Ruyan adalah salah satu sentra penelitian sel punca janin di Iran. Di lembaga ini, sains berkembang pesat”. CNN dalam laporannya ini juga menambahkan, salah satu penyebab kemajuan Iran di bidang iptek adalah karena para pemimpin negara ini menghendaki ilmu pengetahuan.

Salah satu keberhasilan Iran lainnya di bidang kedokteran adalah pembuatan obat IMOD. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi ketahanan tubuh di hadapan virus AIDS. Keampuhan obat ini bahkan telah diakui oleh otoritas kedokteran dunia. Pada tanggal 3 Februari yang lalu, para pakar farmasi Iran juga berhasil mengeluarkan obat baru Angi Pars, obat ini berfungsi untuk menyembuhkan luka penyakit diabetes atau kencing manis, sehingga bisa mencegah terjadinya amputasi. Begitu juga di bidang kedokteran lainnya, para ilmuan kedokteran Iran berhasil membuat terobosan baru dalam metode operasi, seperti operasi otak dan saraf, jantung, dan mata. Saat ini, di kawasan Timur Tengah, Republik Islam Iran terbilang sebagai negara paling maju di bidang kedokteran.

Isu nuklir Iran adalah topik yang begitu akrab. Namun, dibalik polemik yang sengaja dihembuskan Barat untuk menentang kemajuan Iran di bidang ini, ternyata Iran menyimpan prestasi yang mengagumkan di bidang nuklir. Meski Iran berada di bawah tekanan dan embargo, namun negara ini tetap berhasil mencapai prestasi cemerlang dalam teknologi nuklir. Selama ini, negara-negara Barat, khususnya AS memanfaatkan nuklir untuk membuat bom pemusnah massal, karena itu mereka juga berpikir bahwa Iran memanfaatkan teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Padahal, teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang positif, seperti sebagai sumber energi listrik. Atas dasar inilah, Iran mengembangkan teknologi nuklir. Langkah ini dilakukan untuk menjadikan nuklir sebagai sumber energi alternatif. Selain dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, teknologi nuklir juga bisa digunakan untuk keperluan kedokteran, dan rekayasa genetika di bidang pertanian dan peternakan.

Untuk menghilangkan adanya kecurigaan Barat terhadap program nuklir sipil Iran, para pejabat tinggi Tehran telah berkali-kali menggelar dialog dengan negara-negara Barat dan menjalin kerjasama yang transparan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Tahun lalu, Presiden Ahmadinejad mengumumkan, bahwa Republik Islam Iran secara resmi telah memasuki fase industrialisasi produksi bahan bakar nuklir. Upaya ini merupakan salah satu bentuk tekad nyata Iran untuk mencapai kemandirian di bidang nuklir.

Baru-baru ini, tanggal 4 Februari lalu, Iran juga berhasil menorehkan prestasi baru di bidang teknologi antariksa. Pembangunan stasiun peluncuran antariksa dan peluncuran roket pembawa satelit Safir merupakan kesuksesan terbaru Iran di bidang ini. Seluruh keberhasilan tersebut merupakan berkah kemenangan Revolusi Islam dan buah prestasi iman, ikhtiar, persatuan rakyat Iran serta kepemimpinan bijaksana Pemimpin Revolusi Islam Iran.

Satelit Omid, Kemajuan Antariksa Iran di Tengah Tekanan Amerika

Perayaan 30 tahun Revolusi Islam di Iran ditandai dengan peluncuran satelit Omid sebagai simbol kemandirian program antariksanya. Meskipun dibawah sanksi ekonomi yang dipaksakan oleh Amerika dan sekutunya Iran tetap mampu menunjukan bahwa sebuah kemajuan teknologi dapat diraih dengan mengandalkan semangat Revolusi Islam beserta kekuatan dan sumber daya dari dalam negeri.
Satelit Omid yang berasal dari bahasa Persia yang artinya ‘harapan’ berhasil mencapai orbitnya sekitar 250 sampai 350 km di atas atmosfir bumi dan mengorbit 15 kali dalam sehari. Satelit komunikasi ringan ini dilengkapi dengan teknologi pengindraan jarak jauh, satelit telemetri dan teknologi sistem informasi geografis. Sebagai satelit pengumpul informasi dan percobaan, setelah tiga bulan Omid akan mendarat dan membawa data-data yang nantinya dapat membantu para ilmuwan Iran dalam meluncurkan satelit yang beroperasi ke luar angkasa selanjutnya
.
Pencapaian antariksa Iran ini diraih ketika negara ini menanggung sanksi nyaris selama 30 tahun hingga tulisan ini dibuat. Sanksi yang dipelopori oleh Amerika ini telah mencegah masuknya beberapa barang dalam daftar yang sangat panjang, termasuk suku cadang pesawat penumpang dan bahkan banyak obat-obatan. Amerika dan sekutunya memproduksi Bom Nuklir dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya, mengirimkan roket-roket mereka ke luar angkasa, namun ketika Iran berhasil mengirimkan satu satelit percobaannya dari dalam negeri, mereka [Amerika dan sekutunya] mengecam kemajuan tersebut sebagai sebuah ancaman. Iran merupakan negara yang menjadi simbol kemandirian, sebuah simbol tanpa hegemoni Amerika dan sekutunya, bahwa sebuah negara tanpa campur tangan Amerika akan lebih mampu berkembang dan maju. Sebuah kemandirian yang tidak dapat diterima oleh Amerika dan sekutunya, Amerika dengan pengaruhnya menjatuhkan sanksi lewat PBB dan menyebarkan propaganda dalam mengucilkan Iran dari dunia Internasional, namun hal tersebut menjadi bumerang bagi tatanan perekonomian dan citra Amerika di dunia yang semakin memburuk
.
Iran merupakan negara ke-8 yang berhasil mengorbitkan satelit dalam negeri-nya ke luar angkasa. Omid merupakan satelit ketiga buatan Iran yang berhasil dikirim keluar angkasa, dan Teheran berencana mengirimkan astronot pertamanya keluar angkasa pada 2021.

Iran Memimpin Bidang Sel Punca (Stem Cell)

Sebuah laporan khusus yang ditertbitkan oleh Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology dan dilansir Washington Times (15/04/09) menunjukkan kemajuan pesat Iran di bidang riset dan teknologi sel punca (stem cell). Laporan itu juga menyebutkan bahwa prospek kemajuan sains dan teknologi Iran di masa mendatang sangatlah cerah.
Kemajuan pesat Iran di bidang sel punca ini sendiri mula-mula dipicu oleh banyaknya korban perang Iran-Irak yang terkena gas kimia Irak. Kebanyakan korban itu mengalami kerusakan sel kulit dan sejenisnya, sehingga mendorong ilmuwan-ilmuwan Iran untuk mencari solusi tepat mengobati mereka
.
Pemicu lainnya adalah fatwa Pemimpin Tinggi Spiritual Iran, Ali Khamenei, yang melegalkan riset dan aplikasi teknologi sel punca. Khamenei memang dikenal sebagai pendorong utama kemajuan sains dan teknologi Iran sejak dia menjabat sebagai presiden tahun 80-an. Anggaran riset di bidang sains dan teknologi di Iran termasuk yang terbesar di seluruh dunia Islam.
Fakta lain yang lebih mengejutkan, dalam bidang sel punca ini, Iran berhasil mengalahkan AS dan sejumlah negara Eropa Barat yang masih melarang riset di bidang ini karena alasan-alasan etis.

AL QUR’AN DAN ASTRONOMI
Banyak fakta, seperti penciptaan alam semesta dari ketiadaan, mengembangnya alam semesta, serta garis-garis edar planet di jagat raya, yang hanya mampu diketahui melalui astronomi modern, telah diberitakan dalam Al Qur’an sekitar 1400 tahun lalu.
AL QUR’AN DAN FISIKA
Tahukah Anda bahwa unsur besi pada awalnya terbentuk di bintang-bintang di luar angkasa, bahwa materi diciptakan berpasang-pasangan, dan bahwa waktu adalah suatu konsep yang relatif? Al Qur’an telah mengisyaratkan tentang semua fakta ilmiah ini.
AL QUR’AN DAN PLANET BUMI
Banyak fakta ilmiah, dari lapisan-lapisan atmosfir hingga fungsi geologis gunung, dari proses pembentukan hujan hingga struktur dunia bawah laut, dijelaskan dalam ayat-ayat Al Qur’an.
AL QUR’AN DAN BIOLOGI
Al Qur’an memaparkan perkembangan embrio manusia dalam rahim ibu melalui penjelasan yang benar-benar sesuai dengan penemuan embriologi modern.
INFORMASI MENGENAI PERISTIWA MASA DEPAN DALAM AL QUR’AN
Allah mengisahkan dalam Al Qur’an tentang sejumlah peristiwa penting yang akan terjadi di masa depan, dan berbagai peristiwa ini terjadi persis sebagaimana kisah tersebut.
PENGETAHUAN AL QUR’AN
Untuk meningkatkan pengetahuan Anda tentang Al Qur’an, Anda dapat mengunjungi, “Pengetahuan Al Qur’an” dan “Indeks Al Qur’an”. Pada bagian ini, ayat-ayat Al Qur’an dikelompokkan menurut pokok bahasannya.

2 comments

  1. tunjukan bahwa iran negara yang kokoh tidak tergoyahkan dgn ada israel, amerika dan sekutunya aammiiiiiiiiinnnn…………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s